Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Uang Persediaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di Pemerintah Kabupaten Pati, kepada Pengguna
Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola
oleh bendahara pengeluaran;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5679);8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 82).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penetapan UP Perangkat Daerah diberikan setinggitingginya
seperduabelas dari pagu anggaran Perangkat
Daerah setelah dikurangi belanja tidak langsung, belanja
pegawai dan belanja modal serta memperhatikan
kemampuan keuangan daerah, besaran alokasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.
Pada akhir tahun anggaran berjalan, sisa Uang Persediaan
Perangkat Daerah yang masih ada pada Bendahara
Pengeluaran, baik yang ada secara kas/tunai maupun dalam
rekening Giro Perangkat Daerah harus disetorkan kembali
dan/atau dipindahbukukan pada Rekening Kas Umum
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2019
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 tahun 2019, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas komunikasi dan Informatika;
bahwa berdasarkan hasil evaluasi, susunan organisasi Dinas komunikasi dan Informatika perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 35 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda Kab. Kubu Raya No 6 tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi, tata kerja dan pelaporan, pembiayaan, kepegawaian, ketentuan lain-lain, pentup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Perbup ini terdiri dari 17 hlm peraturan dan 2 hlm lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi pada Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang dan konstruksi yang efektif dan efisien serta tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ada pedoman standar harga barang dan konstruksi; bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, makaketentuan yang mengatur mengenaisarana kerja dan konstruksi dalam Peraturan Walikota tersebut perlu disempurnakan dan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019.
Materi pokok : Standar Harga Barang dan Konstruksi, Izin di luar standar dan di atas standar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 105 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 99 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa yang profesional, integritas dan senantiasa menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan, dipandang perlu menyusun kode etik pengelola pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, objek kode etik, nilai dasar dan kewajiban, etika pengadaan, larangan, majelis pertimbangan kode etik, penanganan pelanggaran kode etik, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 99 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul,
perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi,dan Tata KerjaDinas Pertanahan dan Tata Ruang
(KundhaNiti Mandala sarta Tata Sasana).
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal
18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 01 Tahun
2018, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2018, Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2019.
Materi pokok : Kedudukan dan susunan organisasi, Tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Jabatan Fungsional dan Tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Mencabut : Peraturan Bupati Nomor 63
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,dan
Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Jumlah Halaman : 24 HLM; Lampiran : 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 99 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati
menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
61/PMK.07/2019 ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 2 Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 3 Tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 10 Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2019 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 8 Tahun 2019 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 10 Tahun 2019 ;
21. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019;
tugas - dan - fungsi - badan - kepegawaian - dan - pengembangan - sumber - daya - manusia
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD 2019/99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perda kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Dan Fungsi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 100 Tahun 2019
prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penyesuaian dengan Program Unggulan Daerah Kabupaten Pasuruan; b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
Mengingat : 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; 19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2018
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 100 Tahun 2019
Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah kabuoaten, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktifitas dan daya saing, serta pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kreatifitas kabupaten dan masyarakat dengan melakukan kegiatan yang bersifat inovatif; bahwa inovasi daerah merupakan peluang bagi kabupaten untuk berkreatifitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya pemerintah kabupaten mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, pemerintah kabupaten perlu melakukan inovasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Pasal 18 UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 18 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 38 Tahun 2017; PERPRES Nomor 32 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 31 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Prinsip dan Tujuan; BAB III Ruang Lingkup; BAB IV Fungsi dan Peran Pemerintah Kabupaten; BAB V Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; BAB VI Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; BAB VII Uji Coba Inovasi Daerah; ABB VIII Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah; BAB IX Pendanaan; BAB X Pembinaan dan Pengawasan; BAB XI Peran Serta Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD.2019/NO.101, LL Kab. Kubu Raya : 15 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan;
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, susunan organisasi Dinas Perhubungan perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, perlu diganti;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 35 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda No 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi, tata kerja dan pelaporan, pembiayaan, kepegawaian, ketentuan lain-lain, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perbup ini terdiri dari 14 hlm peraturan dan 1 hlm lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
