KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI - TATA - KERJA - DISDIK
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD 2022/52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Seta Tata Kerja Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan telah ditetapkan dengan Perwal No.1380 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No.122 Tahun 2021, namun dilakukan penyederhanaan birokrasi dan terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendikbud No.47 Tahun 2016; Permen PANRB No.17 Tahun 2021; Permen PANRB No.25 Tahun 2021; Perda No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, UPTD, bagan struktur organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
48 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD.2022/NO.52, LL KOTA PONTIANAK:12 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minurn Tirta Khatulistiwa, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa diatur dengan Peraturan Wali Kota
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Ketentuan Tarif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018
8 Halaman Peraturan dan 12 Halaman Penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisa jabatan dan analisis beban kerja;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Informasi Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2016;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 60 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 65 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 68 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 69 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 72 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 75 Tahun 2021;Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Informasi Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan Penetapan Informasi Jabatan;Informasi Jabatan;Penetapan Informasi Jabatan dan Peta Jabatan;Perubahan Informasi Jabatan dan Peta Jabatan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD Kota Palopo 2022 No.52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 17 Tahun 2017; PP Nomor 38 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 81 Tahun 2022; Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2021; Perda Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013; Perda Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016; Perda Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2017; Perda Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021; Perda Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2023. BAB III KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
III Bab, 6 Pasal (6 Hlm.)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD Tahun 2022 Nomor 52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu adanya Standar Satuan Harga Belanja sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan standar teknis serta standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD Tahun 2022 Nomor 52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik oleh Pemerintah Kota Cilegon sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu untuk meninjau kembali Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 46 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2022; Perwali Kota Cilegon No. 30 Tahun 2022.
di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tata Cara Penganggaran; Bab III Tata Cara Pengajuan; Bab IV Tata Cara Penyaluran; Bab V Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Bab VI Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Bab VII Ketentuan Lain-lain; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
mencabut Peraturan Wali Kota Cilegon No. 46 Tahun 2009
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 920
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Batam
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat dan menindaklanjuti
Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun
2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, mempercepat dan
mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan
preventif hidup sehat guna meningkatkan
produktivitas penduduk dan menurunkan beban
pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit,
perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan
perubahan prilaku ke arah yang lebih sehat melalui
kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat di Kota Batam
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permenkes No.2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011; Permenkes No.41 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.80 Tahun 2015; Permenkes No.39 Tahun 2016; PermenPPN/Kepala Bappenas No.11 Tahun 2017; Pergub Kepulauan Riau No.3 Tahun 2020; Perda Kepulauan Riau No.7 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, Struktur Organisasi, dan lainnya dari GERMAS
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Kendari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesebatan Nasional Pada Fasilitas Kesehat.an Tingkat Pertama di Kota Kenda
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repu blik lndonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik (Indonesia Nomor 5234) sebagaimana. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tent.ang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 114
, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan lnvestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pernanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertarna Milik Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125)
; 12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tabun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tabun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 130); 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerab Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11); 17. Peraturan Walikota Kendari Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dlnas Kesehatan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 64); 18. Peraturan Wall Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 7);
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Pemanfaatan Dana Kapitasi
BAB III Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
BAB IV Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
BAB V Pembinaan dan Pengawasab
BAB VI Pelaporan
BAB VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
25 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2022
PORTAL - LAYANAN - BERBASIS - ELEKTRONIK - TERINTEGRASI - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KOTA - CIREBON
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD Kota Cirebon Tahun 2022 No 52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Portal Layanan Berbasis Elektronik Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Portal Layanan Berbasis Elektronik Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950 ) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 1955; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2022; Perwal Kota Cirebon No. 29 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Cirebon No. 96 Tahun 2021; Perwal Kota Cirebon No. 61 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Portal Layanan, Pengembangan Portal Layanan, Pengelolaan Portal Layanan, Proses Bisnis dan Keamaan SPBE, Sanksi, Pengawasan dan Pengendalian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
10 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD Kota Mojokerto Tahun 2022 No 52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No 63 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyempurnaan lampiran, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto No 63 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019-2023:
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No 63 Tahun 2019 tentang Pnetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Mojokerto.
UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954:
UU No 25 Tahun 2004:
UU No 26 Tahun 2007:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 47 Tahun 1982:
PP No 8 Tahun 2006:
PP No 39 Tahun 2006:
PP No 8 Tahun 2008:
PP No 18 Tahun 2016:
PP No 12 Tahun 2017:
PP No 12 Tahun 2019:
permenpan No PER/9/M.PAN/5/2007:
permenpan No PER/20/M.PAN/11/2008:
Permendagri No 54 Tahun 2010:
Permendagri No 77 Tahun 2020:
Perda Kota Mojokerto No 2 Tahun 2009:
Perda Kota Mojokerto No 8 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda No 5 Tahun 2020:
Perda Kota Mojokerto No 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Mojokerto No 7 Tahun 2021.
Ketentuan dalam lampiran Perwali Mojokerto No 63 tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Mojokerto No 2019-2023 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
