Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor : 060/ORG/XII/ 138 Tanggal 21 Desember 2018 Hal : Persetujuan Hasil Perhitungan Indikator Teknis Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 40 (empat puluh) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah; Tugas Pokok; Fungsi dan Uralan Tugas Staf Ahli Bupati; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 111 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk terwujudnya kesatuan pemahaman atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, perlu disusun pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan pelaksanaan APBD, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan, serta Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
112 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 111 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 111, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 111
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran telah diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 103
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Probolinggo, Juncto Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun
2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, namun
dalam kenyataannya, pelaksanaannya berpedoman pada
ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun
2016, sehingga keberadaan Peraturan Walikota Probolinggo
Nomor 107 Tahun 2016 dipandang tidak diperlukan dan
dilakukan pencabutan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pencabutan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 107 Tahun
2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo;
Mengingat : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
materi pkoko :Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis
Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2016 Nomor 107) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis
Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2016 Nomor 107) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 111 Tahun 2018
STANDAR - KETENAGAAN - DI - PUSKESMAS - KABUPATEN - MUSI BANYUASIN - TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2018/NO.111
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Ketenagaan di Puskesmas Kabupaten Musı Banyuasın Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan layanan
kesehatan setiap individu dan masyarakat di Kabupaten
Musi Banyuasin, serta pembangunan kesehatan
berkelanjutan diperlukan tenaga kesehatan yang
memadai baik dari segijumlah maupun mutu;
b. bahwa tenaga kesehatan memegang peranan penting
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan setinggi-tingginya;
dasar hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU
No 9 Tahun 2015 ;UU No 29 Tahun 2004 ;UU No 25 Tahun 2009 ;UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahuun 2009;PP No 32 Tahun 1996;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
6 Tabun 2013 ;Peraturan Menteri Kesehatan No
971/Menkes/PER/XI/2009 ;Peraturan Menteri Kesehatan No 7 Tabun 2013 ; Permenkes No 7 Tahun 2013;Permenkes No 46 Tahun 2013;Permenkes No 9 Tahun 2013 ; Permenkes No 75 Tahun 2014;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/
SK/X/2008 ;Perbup No 59 Tahun 2016;
Materi pokok dalam peraturan ini :Ketentuan Umum ,Asas Maksud dan Tujuan ,Ruang Lingkup,Jenis tenaga Kesehatan,Hak dan kewajiban,Organisasi dan standar profesi,Pembiayaan ,peran serta masyarakat ,penyelesaian perselisihan tenaga kesehatan ,sanksi administratif,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
22 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 111 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Bupati menetapkan peraturan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENPAR No. 18 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan pendaftaran usaha pariwisata, usaha pariwisata, objek bidang usaha pariwisata, jenis-jenis usaha pariwisata yang wajib didaftarkan, pendaftaran usaha pariwisata, pemutakhiran daftar usaha pariwisata, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, larangan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2018.
Izin usaha pariwisata yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018
Bea Cukai, Ekspor-Impor, KepabeananPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut :
Permendag No. 23/M-DAG/PER/3/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Sertifikat Mandiri (Self-Certification) dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri
Permendag No. 39/M-DAG/PER/8/2013 Tahun 2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri
PERBUP Kab. Bandung No. 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf i dan Pasal 7
ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun
2018, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah, dalam rangka melaksanakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dibentuk Dinas Pemuda dan Olah Raga
dan Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan
tata kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas
Pemuda dan Olah Raga.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018
Terdiri dari 31 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pemuda dan olah raga
51 halaman
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2018
Permenhub No. 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety regulation Part 175) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
