Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi sebagai Tempat Berjualan bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas
pedagang kaki lima dengan kelancaran lalu lintas,
estetika, kebersihan, serta fungsi prasarana kawasan,
diperlukan penataan pedagang kaki lima dalam kawasan
sebagai lokasi usaha; bahwa dalam rangka penataan dan pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima telah dibangun kawasan untuk
berjualan bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan
Purbalingga; bahwa Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 25 Tahun
2002 tentang Penunjukan Lokasi Tempat Berjualan Bagi
Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga sudah
tidak sesuai dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan dan kewilayahan sehingga perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan
dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi
Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Penataan PKL
Bab IV Perizinan
Bab V Hak, Kewajiban dan Larangan
Bab VI Sanksi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 25 Tahun 2002 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 No 95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo No 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2018), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 diubah;
2. Ketentuan Pasal 15 diubah;
3. Ketentuan Pasal 16 diubah;
4. Ketentuan Pasal 23 diubah;
5. Ketentuan Pasal 24 diubah;
6. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab IVA dan diantara Pasal 28 dan 29 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 28A;
7. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2019
ABSTRAK:
bahwa penerimaan pajak air permuakaan pemerintah provinsi
dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil
pemerintah provinsi dan dana bagi hasil masing-masing
pemerintah kabupaten/kota; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pajak air
permukaan merupakan pajak provinsi dan penerimaannya
dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan
untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Periode Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2019.
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2011; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015.
Peraturan Gubernur Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Priode Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2019, yang berisi : Ketentuan Umum; Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan Yang Dibagi; Pola Pembagian, Tata Cara Penyaluran, Dan Penatausahaannya; Penggunaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada
organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan untuk
menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor
52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman, perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman;7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 133);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 52).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan atas Perbup Pati No 52 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa setiap ibu berkewajiban memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya; bahwa untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Ekslusif, perlu disediakan fasilitas khusus menyusui di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Fasilitas Menyusui di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 33 Tahun 2012; Permenkes No. 15 Tahun 2013
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tujuan; III. Dukungan Program ASI Eksklusif; IV. Ruang Laktasi; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Pendanaan; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun standar pelayanan minimal pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Batibati Kabupaten Tanah Laut , Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan Dan Fungsi
3. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
4. Pelaksanaa
5. Pengembangan Kapasitas
6. Pengawasan Dan Pelaporan
7. Pembiayaan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diwajibkan bagi setiap pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan sesudah memangku jabatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. pengelolaan administrasi penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efektif dan efisien. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan perkem bangan regulasi sehingga perlu ditinjau kembali;
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 19 Tahun 2019; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2019; Inpres No. 5 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Wajib Lapor LHKPN, Tata Cara Penyampaian LHKPN, Tim Pengelola LHKPN, Pengawasan dan Sanksi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 6 Tahun 2019 telah ditetapkan
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 74 Tahun 2013 telah diatur
mengenai Klasifikasi dan Tata Cara Penetapan
Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
2
c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian
hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak dan
stabilitas dalam penentuan besaran Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan,
perlu dilakukan penyesuaian besaran
ketetapan pajak sebagai dasar pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2020;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 2 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
2019 ;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun
2013;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Penyesuaian Ketetapan PBB P2, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Jumlah Halaman: 8 HLM, Lampiran: 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2020
telah
ditetapkan dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019; bahwadalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Tahun
Anggaran 2020
dipandang perlu diatur petunjuk
pelaksanaannya.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15
Tahun
1950, Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23
Tahun
2014 sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-undangNomor9Tahun
2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor
9
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
6
Tahun
2016, Peraturan
Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Nomor
14
Tahun 2019.
Materi pokok : Prinsip-prinsip anggaran, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Pengelolaan Pembiayaan, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Jumlah halaman : 39 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
