Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Magelang Tahun 2019 No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2019-2020 Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha mensukseskan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, perlu mengatur pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam bagi petani.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 11 Tahun 1974; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP PerUU No 38 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 1964. PP No 22 Tahun 1982; PermenPU 6/PRT/M/2015; PermenPU No 10/PRT/M/2015; Permen PU No 12/PRT/M/2015; PermenPU No 17/PRT/M/2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pembagian Golongan Sawah; Waktu Tanam; Pola Tanam; Sistem Pembagian Irigasi dan pemberian Air Irigasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mulai berlaku pada Bulan Oktober 2019 (awal Musim Tanam) dan berakhir pada Bulan September 2020 dan akan berkesinambungan dengan rencana tata tanam tahun berikutnya.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 40 Tahun 2019
pertanian - pola tanam - pengaturan - rencana tata tanam
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2019/No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan rencana Tata Tanam untuk Musim Tanam Tahun 2019/2020 di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien bagi tanaman yang telah dipola dan direncanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, maka perlu disusun Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam untuk Musim Tanam Tahun 2019/2020 di Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 12 Tahun 1992; UU No 11 Tahun 1974; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 1982; PP No 7 Tahun 1986; PP No 18 tahun 2016; PP No 42 Tahun 2008; Perda Prov Daerah Jateng No 8 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 71 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembagian golongan bawah, masa tanam, sistem pembagian dan pemberian air.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 39 Tahun 2019
AKSELERASI PRODUKTIVITAS TERNAK SAPI MELALUI GERAKAN SERENTAK INSEMINASI BUATAN (gERTAK IBU) DI KABUPATEN BONE BOLANGO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2019/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Akselarasi Produktivitas Ternak Sapi melalui Gerakan Serentak Inseminasi Buatan (gertak Ibu) di Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung program peningkatan produksi dan produktifitas ternak sapi melalui kegiatan Akselerasi Produktivitas Ternak Sapi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango ini adalah UU No.18 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.41 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Akselerasi Produktivitas Ternak Sapi Melalui Gerakan Serentak Inseminasi Buatan (Gertak Ibu) Di Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang percepatan peningkatan populasi, organisasi pelaksana, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 38 Tahun 2019
PEMELIHARAAN, PENERTIBAN DAN PENGEMBALAAN-TERNAK-BERKAKI EMPAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, L.D.2019/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemeliharaan ,Penertiban dan Pengembalaan Ternak Berkaki Empat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/PK.210/10/2016; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No. 777/KPTS/DJP/DEPTAN/1982; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 11 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur ketentuan mengenai pemeliharaan ternak dimulai dari lokasi kandang, tempat pengembalaan dan bangunan kandang, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi bagi peternak, penertiban hewan ternak sesuai standar operasional, pihak yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan peternak, serta ketentuan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Brigade Alat Mesin Pertanian Dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
65/ Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman
Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat
dan/atau Mesin Pertanian menyatakan agar alat dan/atau
mesin pertanian dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin
dalam mendukung peningkatan produksi pangan, oleh
karena itu perlu untuk mengatur penggunaannnya.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permentan No.65/Permentan/
OT.140/12/2006.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Brigade Alsintan, Struktur Organisasi, Peran Dan Tugas Brigade, Mekanisme, Kerjasama, Pengelolaan, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga, perlu adanya penyediaan Cadangan
Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/ 12/2010, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018
Peraturan ini mengatur pengelolaan sejumlah tertentu gabah/beras milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK DATARAN TINGGI KRAYAN
ABSTRAK:
sistem pertanian tradisional organik yang ditekuni petani di dataran tinggi Krayan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejateraan Masyarakat
sistem pertanian tradisional di dataran tinggi Krayan mempunyai potensi dikembangkan menjadi sistem pertanian organik sesuai SOP dan dijamin dengan sertifikasi organik dan sistem PAMOR
untuk melindungi dan mempertahankan sistem pertanian tradisional organik di Krayan dan sesuai deklarasi masyarakat Krayan tanggal 9 maret 2016 untuk tetap mempertahankan sistem pertanian tradisional dan organik di dataran tinggi krayan
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor:64/Permentan/OT/140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik bahwa Bupati melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 47 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Nunukan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN DAN SASARAN
BAB III PENERAPAN SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK
BAB IV SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK DATARAN TINGGI KRAYAN
BAB V SERTIFIKASI PRODUK DALAM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK
BAB VI INSENTIF
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Penggunaan Timbangan Ternak, Pemeriksaan Kesehatan Hewan Serta Rumah Potong Hewan/Unggas Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pasae hewan untuk pembangunan perlu meninjau kembali Tarif Retribusi Pasar Hewan, Traif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Penggunaan Timbangan Ternak, Pemeriksaan Kesehatan Hewan Serta Rumah Potong Hewan/Unggas;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Tarif Retribusi Pasar Hewan, Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Penggunaan Timbangan Ternak, Pemeriksaan Kesehatan Hewan Serta Rumah Potong Hewan/Unggas di Kabupaten Semarang;
UU Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum dan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk penggunaan timbangan ternak, pemeriksaan kesehatan hewan serta rumah potong hewan/unggas di Kabupaten Semarang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN DAN PENYEBARAN TERNAK SAPI
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran dan pengembangan temak sapi merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan untuk mencapai target populasi sapi sebanyak 50.000 ekor pada Tahun 2022;
b. bahwa pengembangan trnak sapi dilaksanakan melalui Program Pembangunan Mini Ranch, sistem integrasi kebun kelapa sawit dengan sapi, sistem gaduhan trnak sapi pemerintah maupun swasta atau perseorangan;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyebaran dan pengembangan Ternak Sapi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, humf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Penyebaran Temak Sapi.
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petrnakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan/PK.240/2017 tentang Kemitraan Usaha Petemakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682).
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Program Pengembangan Sapi;
c. Sistem Penyebaran dan Pengembangan;
d. Persyaratan Penggaduh;
e. Hak dan Kewajiban Penggaduh;
f. Penyerahan Ternak;
g. Resiko dan Tanggung Jawab;
h. Penjualan Ternak;
i. Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hasil Setoran;
j. Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan;
k. Ketentuan Lain-Lain;
l. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 33 Tahun 2019
PERBUP Kab. Karo No. 34 Tahun 2017 tentang PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo
PERBUP Kab. Karo No. 34 Tahun 2017 tentang PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo
PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo
ABSTRAK:
Untuk mengatur Cadangan Pangan di Kabupaten Karo telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo; Pengaturan tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan masih perlu disempurnakan.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/1/2/2010; Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2018.
Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
