PERBUP Kab. Pati No. 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 4 mengenai keringanan harga sebanyak 25% dari harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 103 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
ABSTRAK:
Pedoman Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, namun dengan diberlakukannya D tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu di lakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg UU No74 Th 2012; Permendagri No 79 Th 2018; Perda Kota Tangerang No 12 Th 2012; Perwal Kota Tangerang No 3 Th 2012; Perwal Kota Tangerang No 14 Th 2014.
Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
Peraturan Wali Kota Tangerang No 14 Tahun 2014.
Peraturan Wali Kota Tangerang No 103 Tahun 2018.
11 halaman
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 103, BD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 103
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
menyatakan bahwa “Tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai,
seperti pemberian uang makan”;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa
“Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah”.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bagi Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2018 yang diberikan tiap-tiap bulannya ditetapkan sebagai berikut :
a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II sebesar Rp. 27.000,- per hari;
b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebesar Rp. 36.000,- per hari; dan
c. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV sebesar Rp. 41.000,- per hari.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 103 Tahun 2018
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Desa/Ohoi - Subyek/Obyek - Pengawasan Dan Pendataan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD.103/2018, TLD 2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanggung Jawab Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat Dalam Pengawasan Dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Desa/Ohoi Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta optimalisasi pendapatan daerah, perlu memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat untuk mendata dan melaporkan subyek dan obyek pajak daerah
dan retribusi daerah yang ada di wilayahnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu diatur Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat Dalam Pengawasan dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Desa/Ohoi Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 11
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 20
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 21
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tanggung Jawab Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam melakukan pengawasan dan pendataan subyek/obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Desa/Ohoi di dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Subyek dan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ohoi dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2018.
6 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 103 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dan Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 973.6/035 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar Air Tanah (HDA) Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dan Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 ; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2014.
Peraturan ini memuat mengenai pedoman perhitungan, pemberian pengurangan beserta dengan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
9 hal
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2018
Permenhub No. 3 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali
Mencabut :
Permenhub No. 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 105 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan
Permenhub No. 105 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2018.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 104, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71035
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang dilaksanakan salah satunya oleh Pemerintah daerah, serta untuk mewujudkan rumah yang layak huni dan terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diperlukan kebijakan berupa pemberian fasilitas pembiayaan oleh Pemerintah Daerah dengan ditetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 1 Th. 2011; UU No. 20 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 14 Th. 2016; PP No. 54 Th. 2016; PERMENDAGRI No. 13 Th. 2006 std terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Th. 2011; PERDA No. 1 Th. 2018.
PERGUB ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR, yang terdiri dari fasilitas pembiayaan, penerima manfaat, kriteria rumah layak huni, permohonan, bank pelaksana, verifikasi, perjanjian kredit/pembiayaan, pemanfaatan, pembayaran, pelunasan dipercepat, pengawasan dan evaluasi, dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Gubernur tentang tata cara pengelolaan dana fasilitas pembiayaan perolehan rumah yang bersumber dari APBD.
12 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 104 Tahun 2018
PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN HIU, IKAN PARI MANTA, LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN DI PERAIRAN KABUPATEN KAUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 669
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Penangkapan Ikan Hiu, Ikan Pari Manta, Lobster, Kepiting dan Rajungan di Perairan Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan hiu, ikan pari manta, lobster, kepiting dan rajungan yang populasinya semakin enurun karena kemampuan reproduksi yang rendah dan perburuan yang semakin meningkat, perlu dilakukan pengendalian terhadap penangkapannya
UU NO 9 TAHUN 1967,
UU NO 5 TAHUN 1990,
UU NO 3 TAHUN 2003,
UU NO 31 TAHUN 2004,
UU NO 23 TAHUN 2014,
PP NO 60 THUN 2007,
NO 5/ PERMEN-KP/2018,
NO 56/PERMEN-KP/2016,
NO 4/KEPMEN-KP/2014,
NO 18/KEPMEN-KP/2013.
MAKSUD DAN TUJUAN
PENGENDALIAN IKAN HIU, IKAN PARI MANTA, LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN
PERAN SERTA MASYARAKAT
LARANGAN DAN SANKSI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
