Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.352 peraturan dalam 0,077 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 Tahun 2019

Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian Standar/Pedoman

Download :
Peraturan BI No. 21-16-PBI 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 60.C Tahun 2020

Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

Arsip Standar/Pedoman

Download :
2739-PERBUP NOMOR 60.C TAHUN 2020.pdf

Abstrak

pedoman-arsip

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60.C, BD 2020/60.C

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

ABSTRAK:

Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara, kepentingan Pemerintah Daerah serta hak-hak keperdataan rakyat diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar Kearsipan. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD wajib membuat program arsip vital. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Indonesia Nomor 3151); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 6 Tahun 2005,Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 2.3 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Pengelolaan Arsip Vital, Sumber Daya Manusia, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
26 Halaman.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perikanan dan Kelautan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 2/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 10 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2012 Tahun 2012

Standar Penyusunan Layanan Unggulan (Quick Wins) Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan

Download :
KMK 347-kmk-01-2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2012 Tahun 2012

Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan

Lalu Lintas, Jalan Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.070/11/2018 Tahun 2018

Pedoman Evaluasi Budaya Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download :
Permentan Nomor 44 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2010 Tahun 2010

Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006

Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Download :
PerMenPU29-2006.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2014 Tahun 2014

Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara

BUMN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara

Mencabut :

Permen BUMN No. PER-06/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara
Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-07/MBU/2013 tentang Pelaksanaan Kerjasama BUMN

Download :
Permen BUMN Nomor 13 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENDAYAGUNAAN ASET TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

2014

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-13/MBU/09/2014, jdih.bumn.go.id : 3 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi nilai perusahaan melalui pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN; b. bahwa untuk lebih memperj elas dan memperlancar proses, mengoptimalkan hasil pelaksanaan pendayagunaan Aset Tetap dan sekaligus melakukan penyesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), maka Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2011 tanggal 30 Desember 2011 perlu ditinj au kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4297); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4756); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4556); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
a. Prinsip umum pendayagunaan aset tetap. b. Pendayagunaan aset tetap melalui berbagai bentuk kerjasama. c. Proses persetujuan pendayagunaan aset tetap. d. Perjanjian pendayagunaan aset tetap. e. Evaluasi. f. Pendayagunaan aset tetap dalam rangka pemindahtanganan. g. Pendayagunaan aset tetap dalam rangka penyelesaian permasalahan. h. Pendayagunaan aset tetap oleh BUMN lain dan/atau anak perusahaan BUMN untuk dan atas nama (vehicle) BUMN dan penugasan kepada anak perusahaan BUMN. i. Lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2014.
Mencabut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-07/MBU/2013 tentang Pelaksanaan Kerjasama BUMN
30 halaman dengan lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 18B Tahun 2020

Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pendidikan Standar/Pedoman

Download :
Perwal Pekalongan 18B 2020.pdf

Abstrak

TINDAK KEKERASAN - PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18B, BD.2020/No. 18B

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

ABSTRAK:

bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik; bahwa guna mewujudkan Sekolah Ramah Anak serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan dan sasaran, pencegahan, penanggulangan, ketentuan sanksi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
9 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.