Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tahun 2017

Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Kerja Sama; Jenis Kerja Sama yang dilakukan oleh BUMN; SOP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Nomor

PER-03/MBU/08/2017

Bentuk

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Bentuk Singkat

Permen BUMN

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

14 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

21 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

21 Agustus 2017

Sumber

BN.2017/No.1147, jdih.bumn.go.id : 9 hlm.

Subjek

BUMN - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Bidang

Halaman ini telah diakses 14031 kali

FILE-FILE PERATURAN

Permen BUMN Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

Permen BUMN No. PER-07/MBU/04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara
Permen BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara

Mencabut :

Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA

2017

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-03/MBU/08/2017, BN.2017/No.1147, jdih.bumn.go.id : 9 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa optimalisasi nilai perusahaan, dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara melalui Kerja Sama saling menguntungkan dengan pihak lain sebagai mitra; b. bahwa agar Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat memberikan hasil yang optimal bagi Badan Usaha Milik Negara, diperlukan suatu pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dengan pihak lain; c. bahwa Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dengan pihak lain untuk pendayagunaan aset saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13 / MBU/ 09 / 2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara; d. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dan menciptakan iklim investasi di Badan Usaha Milik Negara yang lebih kompetitif dan produktif berdasarkan semangat korporasi, perlu untuk menetapkan Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara yang meliputi pula Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74);
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Kerja Sama; Jenis Kerja Sama yang dilakukan oleh BUMN; SOP;

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
Mencabut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara
9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521