Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 20.997 peraturan dalam 0,08 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok

Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok

Abstrak

reklame - rokok

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 79, BD.-/NO.-

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, menumbuhkan iklim investasi dan usaha serta memenuhi dinamika perkembangan Daerah maka Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang perubahan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 pada Pasal 2.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 diubah.
3 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 79 Tahun 2022

Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Purworejo No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022

Mengubah :

PERBUP Kab. Purworejo No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Purworejo No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2022/No.79 Seri A No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022; bahwa dalam perkembangannya, diperlukan penyesuaian anggaran melalui pelaksanaan subkegiatan mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mencukupi keperluan mendesak setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 pada pasal Pasal 3, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41,Pasal 42, Pasal 43,Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 68, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 102,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 diubah
36 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022

APBD

Download :
2022PGJATIM035079.pdf

Abstrak

APBD

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 79, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 No 79 Seri E;

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1174); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri A); 8. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 65);
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 65) diubah : 1. Ketentuan Lampiran I, pada Kode Rekening: 2. Ketentuan Lampiran II, pada Kode Rekening:

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 79 Tahun 2022

Pedoman Teknis Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
Perbup Wnsb 79_2022.pdf

Abstrak

pengadaan pegawai aparatur sipil negara

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2022/NO.79

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional perlu adanya penambahan Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa untuk mewujudkan obyektifitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawian Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja perlu menyusun Pedoman Teknis Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (CPNS dan PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan melalui mekanisme: Perencanaan; pengumuman Penerimaan; pelamaran; seleksi; dan pengangkatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
30 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 79 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Download :
Perbup Pekalongan No 79 Tahun 2022.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN - PAJAK - MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2022/No.79

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

ABSTRAK:

bahwa guna menyesuaikan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan guna mengoptimalkan penerimaan Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 23 Tahun; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan pasal 7 yang berisi dasar pengenaan pajak.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 diubah.
4 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 79 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO.79 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

kedudukan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 79

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2Ol9 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, untuk mewujudkan Puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, maka diperlukan pengaturan organisasi; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdapat ketidaksesuaian secara kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatal Kabupaten Konawe Selatan.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267\; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2All tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2022, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 ter.tang Pemerintah Daerah (Irmbaran Negara Republik Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomot 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I14, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta}:,un 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nonor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 451); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pembetukan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Talrrun 2022 Nomor 1); 13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 44 Tah:un 20L6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keq'a Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 44);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV KEDUDUKAN DAN ORGANISASI PUSKEMAS BAB V TUGAS DAN FUNGSI PUSKEMAS BAB VI KRITERIA PUSKESMAS BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan
12 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79 Tahun 2022

Batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
Perbup Pessel No 79 Thn 2022.pdf

Abstrak

Tata Ruang

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 79

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 109 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Pulai; - bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 109 Tahun 2011 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut adalah sebagai berikut: a. Sebelah Utara : Nagari Silaut Kecamatan Silaut. b. Sebelah Timur : Nagari Silaut Kecamatan Silaut c. Sebelah Selatan : Nagari Pasir Binjai, Nagari Durian Seribu dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut. d. Sebelah Barat : Nagari Silaut, Nagari Durian Seribu, Nagari Lubuk Bunta dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2022.
-
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 79 Tahun 2022
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 79 Tahun 2022

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

Download :
Perbup Muratara Nomor 79 Tahun 2022.pdf

Abstrak

STRUKTUR ORGANISASI-tugas dan fungsi-tata kerja-dinas

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2022/No.79

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah,perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara dan penataan susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 061/6559/0TDA Serta surat Gubernur Sumatera Selatan No 061/0528/VII/2022;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 16 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tabun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 38 Tahun 2007; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERDA No 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Musi Rawas Utara, DLHP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan sesuai kewenangan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara ebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara
24 hlm, Lampiran : 1 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2022

Satu Data

Kebijakan Pemerintah

Download :
PERWAL NO 79 TAHUN 2022 edit.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 79, BD.2022/No.79

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satu Data

ABSTRAK:

Bahwa Sebagai Tindak Lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, untuk Mewujudkan Pengelolaan Data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat di pertanggungjawabkan , Mudah di Akses, dan dibagi Pakaikan Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia, Maka Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Satu Data.
Dasar Hukum; Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Badan Pusat Stantistik Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 078 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur Tentang Satu Data, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Prinsip Satu Data; Penyelenggaraan Satu Data; Koordinasi dan Kerjasama; Pemanfaatan Data; Pengendalian; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 79 Tahun 2022

Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Standar/Pedoman

Download :
79.perencanaanpengawasanberbasisrisiko.pdf

Abstrak

Standar/Pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2022/No.79

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

ABSTRAK:

bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangannegara/daerah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang salah satu unsur sistem pengendalian intern pemerintah tersebut adalah penilaian resiko;bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melakukan perencanaan pengawasan berbasis risikoatas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan memerlukan pedoman;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015;. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016;. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Daerah Mengatur Tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
43 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT