Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
Bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya daerah; bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat; bahwa untuk pelaksanaan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum; UU No.20 Tahun 2003; UU No.37 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No.70 Tahun 1991; PP No.23 Tahun 1999; PP No.19 Tahun 2005; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No.1 Tahun 2017; Perbup No.42 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum; asas, fungsi dan tujuan; hak, kewajiban dan kewenangan; koleksi perpustakaan; pengembangan koleksi dan serah simpan karya cetak; layanan perpustakaan; pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan; jenis-jenis perpustakaan; tenaga perpustakaan pendidikan; sarana dan prasarana; pendanaan; kerja sama dan peran masyarakat; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 63 Tahun 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Dalam reangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis di bidang pengelolaan arsip, perlu dibuat standart operasional prosedur pengelolaan arsip dinamis.
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 tahun 2003
PP No. 11 Tahun 2008
PP No. 14 Tahun 2008
UU No. 43 Tahun 2009
UU No. 23 tahun 2014
PP No. 28 Tahun 2012
Permendagri No. 52 Tahun 2011
PermenpanRB No. 35 Tahun 2012
Permendagri No. 78 Tahun 2012
PermenpanRB No. 80 Tahun 2012
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
Perbub No. 36 Tahun 2016
Perbub Lebong no. 37 Tahun 2017
Maksud, Tujuan dan ruang lingkup, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Arsip Dinamis. Evaluasi dan pengkajian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan produk hukum daerah yang berkualitas, yang dibentuk berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan muatan materi yang responsif atas perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Untuk memudahkan perangkat daerah dalam menyusun dan mengusulkan produk hukum daerah yang berkualitas, diperlukan pedoman pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2018; Perpres No. 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menkumham dan Mendagri No. 20 dan No. 77 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Peraturan DPRD Kab. Bogor No. 1 Tahun 2014; Peraturan Bupati Bogor No. 42 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bentuk Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah;
6. Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama;
7. Peraturan DPRD;
8. Keputusan Bupati;
9. Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
10. Penyebarluasan;
11. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan;
12. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Berupa Keputusan;
13. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Mencabut Produk Hukum Daerah Lain;
14. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Merubah Produk Hukum Daerah Lain;
15. Keputusan Kepala Perangkat Daerah Berdasarkan Pendelegasian Wewenang dari Bupati;
16. Teknik Penyusunan Keputusan yang Mengatur Pemberian Perizinan dan Nonperizinan;
17. Penggunaan Kertas, Penulisan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas;
18. Format Produk Hukum Daerah;
19. Partisipasi Masyarakat;
20. Ketentuan Lain-Lain;
21. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Perbup Bogor No. 71 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
79 halaman (lampiran 19 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 61 Tahun 2018
PEDOMAN - PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF - PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2018/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah, maka diperlukan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan arsip inaktif berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh dan menyeluruh;
Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan arsip inaktif di lingkungan pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No. 54 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Per Kepala Anri No. 30 Tahun 2016; Perda No. 15 Tahun 2013; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016; Perbup No. 55 Tahun 2017.
Perbup Ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Ruang Lingkup; Pemeliharaan; Penggunaan Arsip Inaktif; Sarana dan Prasarana Kearsipan; Sumber Daya Manusia Kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
13 hlm.; Lampiran 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 60 Tahun 2018
PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMlS SUBTANTIF
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2018/No.06
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinas Subtantif
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinarnis dan
kemudahan akses arsip bagi publik dan pelindungan
terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau
pengaturan terhadap akses arsip dinamis Subtantif
dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh
pihak-pihak yang tidak berhak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Subtantif;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Pubiik
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Repu blik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
- 1 -
Undan g N om or 23 T ahun 2 0 14 t en tan g P emerint ah an
Da erah [ Le m bar an Neg ar a Repub lik I ndo nes ia Tah u n
2 0 15 N om o r 58, Tam b ah an Le mbar an N eg a r a Republik
I n done s ia No mor 5 6 79) ;
6. P era t u ran P eme rintah N o mo r 61 Tahun 2 01 0 t en tan g
P elaksanaan U n dan g - Undang N o m or 1 4 T ah un 2 0 08
T en tang K eterbu k aan I n f ormasi Pu blik (Le mbar an
Neg ar a Re pu bli k I ndon e s ia T ah un 2 0 08 No m o r 61,
T ambahan Le m bar an N e g ar a Republik I ndo nes ia
N omo r 4 846) ;
7. Per at uran P eme rintah N o mo r 2 8 T ahun 2 0 1 2 tentan g
Pelak san aan U n dang - Undang N om o r 43 T ahun 2 0 09
ten tang K ear sipan
[Le m bar an N eg ar a Repu bl ik
I ndo nes ia Ta hu n 2 01 2 No mor 5 3, T ambahan Le rnb aran
N eg ar a R e publi k I ndones ia N o mo r 5286) ;
8. P erat uran K epala Ar sip Nasi onal Nomo r 1 7 T a hu n
20 1 1 tentang Pe do man P emb uatan Sis tem Klasifi ka si
K eaman an dan Akses Ar sip Dinam is ;
9. Per at uran K epala Ar s i p N asio n al No m o r 1 4 T ah u n
2 01 4 t en tan g O r gani sas i d an T a ta K erj a Ar sip Nas ional
Republik I ndo n e sia;
PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2018/No.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamika Fasilitatif
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan pelindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis Fasilitatif di lingkup pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak• pihak yang tidak berhak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Klasifi.kasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik lndoneia Tahun 1999 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
' I
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan tepercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum: UU No.37 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008 ; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2007; PP No.28 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; Per ANRI No.17 Tahun 2011; Permendagri No.78 Tahun 2012; Per ANRI No. 7 Tahun 2016; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2017; Perbup No.33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pengaturan akses arsip, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, perlu melakukan penyusutan arsip secara berkala;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peratuarn Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2018
Perda tersebut mengatur mengenai Ruang Lingkup Penyusutan Arsip, Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, dan Penyerahan Arsip Statis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu ditetapkan pedoman retensi arsip
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Pp No.28 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perka ANRI No.6 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
12 halaman dan 14 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
