Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.100 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Fasilitasi Pengembangan Pesantren

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download file:

Perda Bms 3_2023.pdf

fasilitasi pengembangan pesantren

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2023/NOMOR.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren

ABSTRAK:

bahwa pendidikan Pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial untuk mewujudkan pengembangan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mengedepankan keimanaan dan ketaqwaan; bahwa realitas Pengembangan pendidikan melalui Pesantren di Kabupaten Banyumas perlu mendapatkan dukungan guna meningkatkan kualitas Pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya; bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan Pesantren di Kabupaten Banyumas diperlukan adanya keikutsertaan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pengembangan Pesantren; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Kerja Sama, Pendanaan, Partisipasi Masyarakat dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

Perda MuBa No 2 Tahun 2023.pdf

FASILITASI-PENYELENGGARAAN PESANTREN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2023/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk membentuk karakter/watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan kemampuan dan potensi peserta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam mengembangkan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; serta untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, diperlukan pengaturan mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 20 tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; UU No 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010; dan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Diatur mengenai ketentuan umum, jenis, unsur, penyelenggara, dan kewajiban penyelenggara pesantren, fasilitasi penyelenggaraan pesantren, perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendanaan, peran serta masyarakat, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2023.
16 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

Perda Majene Nomor 2 Tahun 2023.pdf

FASILITASI-PENYELENGGARAAN-PESANTREN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2023 (2): 10 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

ABSTRAK:

a. bahwa Pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Masa Esa dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b. bahwa Pesantren tumbuh dan berkembang serta memberi kontribusi dalam membentuk akhlak mulia dan teladan bagi masyarakat; c. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pesantren dan memberikan landasan hukum dalam pemberdayaan Pesantren; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No. 29 Tahun 1959(LN 1959 No. 74, TLN No. 1822);UU No. 20 Tahun 2003(LN 2003 No. 78, TLN No. 4301);UU No. 26 Tahun 2004(LN 2004 No. 105, TLN No. 4422);UU No. 23 Tahun 2014(LN 2014 No. 244, TLN 5587) diubah UU No. 1 tahun 2022(LN 2022 No. 4, TLN No. 6757);UU No. 18 Tahun 2019(LN 2019 No. 191, TLN No. 6406);PP No. 55 Tahun 2007(LN 2007 No. 124, TLN No. 4769);PP No. 17 Tahun 2010(LN 2010 No. 23, TLN No. 5105) diubah PP No. 66 Tahun 2010(LN 2010 No. 112, TLN No. 5157);PP No. 57 Tahun 2021(LN 2021 No. 87, TLN No. 6676) diubah PP No. 57 Tahun 2021(LN 2021 No. 14, TLN No. 6762);
(1) Pesantren dalam mendapatkan fasilitasi dan dukungan pengembangan dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah; b. memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah paling sedikit 3 tahun sejak izin operasional diterbitkan; dan d. mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan dan Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Agama.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.
10 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Fasilitasi Pengembangan Pesantren

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download file:

Perda Pati 2_2023.pdf

fasilitasi pengembangan pesantren

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BD.2023/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren

ABSTRAK:

bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang terimplementasikan melalui penyelenggaraan pondok pesantren; bahwa jumlah pondok pesantren dan santri di Kabupaten Pati cukup signifikan sehingga perlu dibarengi dengan upaya pengembangan pesantren yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui kebijakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka mendukung dan memperkuat peran serta dan kontribusi pesantren di masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka pemerintah daerah perlu memberikan fasilitasi pengembangan pesantren yang pedomannya dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Fasilitasi Pemgembangan Pesantren, Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan, Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Dakwah, Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Rekognisi Pesantren, Partisipasi Masyarakat, Tim Fasilitasi, Pendanaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
17 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

PERDA_2_2023 tentang Peng...fak, dan Sedekah.pdf

ZAKAT-infaq-sedekah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah secara optimal dapat mendukung upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial; b. bahwa pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah harus dioptimalkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna,berdaya guna dan dikembangkan sesuai tujuan dan sasaran berdasarkan ketentuan; c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzaki, Mustahik dan Amil Zakat, Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentangTata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat; 14. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasonal Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Unit Pengumpul Zakat; 16. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat; 17. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat; 18. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat; 9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 20. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundangundangan Daerah.
mengatur tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang memuat asas dan tujuan, penggolongan zakat, infaq dan sedekah, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pembiayaan, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administrasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
21

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download file:

PERDA No 2 Tahun 2023 , Kota Banjar.pdf

failitas - penyelenggaraan - pesantren

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2023/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamim fasilitas penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan pesantren di Kota Banjar perlu di kembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitas penyelenggaraan pesantren yang mengakomodasi perkembangan maka perlu menetapkan Perda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No.27 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2019; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 73 Tahun 2019; Perpres No. 82 Tahun 2021; Perdaprov Jabar No. 1 Tahun 2021; Perda Kot. Banjar No. 1 Tahun 2022.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Pendanaan, Kerja Sama, Partisipasi Masyarakat, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
21 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

Perda Mgl 2_2023.pdf

fasilitasi pengembangan pesantren

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2023/NOMOR.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

ABSTRAK:

bahwa Pesantren di Kabupaten Magelang telah berperan nyata dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil’alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air, dan berkemajuan serta sangat mendukung pambangunan sumber daya manusia; bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kategori Pesantren Bab III Fasilitasi Bab IV Tim Fasilitasi Bab V Partisipasi Masyarakat Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
10 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2023 ...FAQ DAN SHADAQAH.pdf

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD 2023 (1) : 12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

ABSTRAK:

a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan; b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan; c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat, serta sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat lebih optimal di daerah kota Jambi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; PP No. 14 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kota Jambi No. 14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Diatur tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat, Tugas dan Kewajiban Baznas Kota Jambi, Pengawas Eksternal, Infaq, Shadaqah, Hibah dan Kaffarat, Peningkatan Ketaatan Muzakki, Sanksi serta Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2023.
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Yayasan

Download file:

Perda_Nomor_1_Tahun_2023_...garaan_Pesantren.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Fasilitasi Pengembangan Pesantren

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

Perda Grbg 1_2023.pdf

fasilitas pengembangan pesantren

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren

ABSTRAK:

bahwa Pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa beragama Islam dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren di Kabupaten Grobogan di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di masyarakat; bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren Bab III Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren Bab IV Kerja Sama Bab V Pendanaan Bab VI Partisipasi Masyarakat Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023.
14 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.