Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2023

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Pesantren dalam mendapatkan fasilitasi dan dukungan pengembangan dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah; b. memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah paling sedikit 3 tahun sejak izin operasional diterbitkan; dan d. mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan dan Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Agama.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Majene

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Majene

Tanggal Penetapan

01 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

02 Februari 2023

Tanggal Berlaku

02 Februari 2023

Sumber

LD 2023 (2): 10 hlm

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Majene

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 350 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Majene Nomor 2 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

FASILITASI-PENYELENGGARAAN-PESANTREN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2023 (2): 10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:	a. bahwa Pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Masa Esa dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b. bahwa Pesantren tumbuh dan berkembang serta memberi kontribusi dalam membentuk akhlak mulia dan teladan bagi masyarakat; c. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pesantren dan memberikan landasan hukum dalam pemberdayaan Pesantren; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No. 29 Tahun 1959(LN 1959 No. 74, TLN No. 1822);UU No. 20 Tahun 2003(LN 2003 No. 78, TLN No. 4301);UU No. 26 Tahun 2004(LN 2004 No. 105, TLN No. 4422);UU No. 23 Tahun 2014(LN 2014 No. 244, TLN 5587) diubah UU No. 1 tahun 2022(LN 2022 No. 4, TLN No. 6757);UU No. 18 Tahun 2019(LN 2019 No. 191, TLN No. 6406);PP No. 55 Tahun 2007(LN 2007 No. 124, TLN No. 4769);PP No. 17 Tahun 2010(LN 2010 No. 23, TLN No. 5105) diubah PP No. 66 Tahun 2010(LN 2010 No. 112, TLN No. 5157);PP No. 57 Tahun 2021(LN 2021 No. 87, TLN No. 6676) diubah PP No. 57 Tahun 2021(LN 2021 No. 14, TLN No. 6762); (1) Pesantren dalam mendapatkan fasilitasi dan dukungan pengembangan dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah; b. memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah paling sedikit 3 tahun sejak izin operasional diterbitkan; dan d. mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan dan Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Agama.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023. 10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521