Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2023

Fasilitasi Pengembangan Pesantren

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren Bab III Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren Bab IV Kerja Sama Bab V Pendanaan Bab VI Partisipasi Masyarakat Bab VII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Grobogan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Purwodadi

Tanggal Penetapan

13 Maret 2023

Tanggal Pengundangan

14 Maret 2023

Tanggal Berlaku

14 Maret 2023

Sumber

LD.2023/NOMOR.1

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan

Bidang

Halaman ini telah diakses 346 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Grbg 1_2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

fasilitas pengembangan pesantren
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NOMOR.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pengembangan Pesantren
ABSTRAK:	bahwa Pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa beragama Islam dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren di Kabupaten Grobogan di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di masyarakat; bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren Bab III Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren Bab IV Kerja Sama Bab V Pendanaan Bab VI Partisipasi Masyarakat Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023. 14 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521