Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 15 Tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah
Kota Salatiga, perlu adanya kebijakan akuntansi yang
mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar
pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan
berhasil guna, perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi
tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan akuntansi nomor 15 tentang laporan perubahan saldo anggaran lebih dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu menetapkan Perwako tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pasal 18 ayat 96) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Perda No 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tugas dan fungsi, tata kerja serta kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Peraturan walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2018 dicabut.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 72 Tahun 2020
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 72, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 72
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juncto Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan demi
terwujudnya pelaksanaan anggaran yang efektif, akuntabel dan efisien, maka perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Walikota.
Mengingat: 13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38); 15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 182).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Barang, Fungsi dan Kegunaan, Teknik Penyusunan Harga Dalam Perencanaan Anggaran, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Jabatan pada Dinas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Informasi Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2018.
Peraturan ini Tentang Informasi Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru;
Ketentuan Umum;
Tujuan Penetapan Informasi Jabatan;
Perumusan Informasi Jabatan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020
Perwali Kota Bekasi No. 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun
2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Pajak dan Retribusi Daerah-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2020
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 72, BD.2020/72
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir
ABSTRAK:
bahwa tempat khusus parkir swasta merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dan bahwa dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Parkir di Kota Banjar, maka perlu meninjau kembali Peraturan Wali Kota Banjar Banjar Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2020.
Beberapa Ketentuan telah diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2020 diubah.
16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020
Ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengurangi beban, meningkatkan perlindungan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sehubungan dengan penyesuaian NJOP yang menyebabkan kenaikan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 sehingga mengakibatkan kenaikan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Tahun 2020, maka perlu diatur pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan;
b. bahwa kondisi Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19) berdampak pada perekonomian masyarakat salah satunya dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan, maka perlu diatur pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan;
c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;
2. Undang-UndangNomor5Tahun1960;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
6. Undang-UndangNomor20Tahun2011;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 201;
Mengubah ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Jumlah Halaman : 6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 72, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 72
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN
DALAM MASA PANDEMI COVID-19
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Nomor
4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan
Disiplin Dan Penegakan .·Hukum Protokol Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendal1an Corona
Virus Disease 2019 Di Daerah sekaligus berpedoman
pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 27A dan Pasal
27B Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat, maka penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 diwilayah
Provinsi Jawa Timur berpedoman pada ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor
53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan
Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019;
b. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 53 Tahun
2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif Dan Aman
Dalam Masa Pandemi Covid-19 perlu disesuaikan
melalui perubahan sesuai Peraturan Perundangundangan;
C.
bahwa berdasarkan pertimbangan
dimaksud pada huruf a, huruf b
sebagaimana
dan sebagai
tindaklanjut inventarisasi dan rekomendasi perangkat
daerah dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka
perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif
Dan Aman Dalam Masa Pandemi Covid-19
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Ko't a Blitar Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2020
peraturan walikota INI tentang perubahan atas
peraturan walikota nomor 47 tahun 2020 tentang
penyelenggaraan perilaku hidup produktif dan
aman dalam masa pandemi covid-19
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
jumlah 19 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
