Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA Kab. Bengkalis No. 03 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bengkalis No. 3 Tahun 2015; PERDA Kab. Bengkalis No. 8 Tahun 2018; PERDA Kab. Bengkalis No. 5 Tahun 2019; PERBUP Bengkalis No. 58 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP Bengkalis No. 27 Tahun 2018; PERBUP Bengkalis No. 64 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP Bengkalis No. 34 Tahun 2019; PERBUP Bengkalis No. 59 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Bengkalis No. 73 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 yang terdiri atas ringkasan laporan realisasi anggaran yang tercantum dalam lampiran I dan rincian lebih lanjut ringkasan laporan realisasi anggaran yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan PAsal 1 ayat (15) Perda Kab Tegal No 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kab Tegal perlu mengatur status dan tingkat kedaruratan bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana di Kab Tegal;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 24 Tahun 2007; UU no 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana; mekanisme penyelenggaraan kedaruratan bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 70 Tahun 2020
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut sebagian :
Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Lampiran II dan Lampiran III, Pasal 79 sampai dengan Pasal 89 Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan unit organisasi efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat maupun perseorangan tingkat pertama yang bersifat fungsional, profesional, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 80 Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, tata kerja, pola hubungan kerja, kepegawaoan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Lampiran II dan Lampiran III, Pasal 79 sampai dengan Pasal 89 Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2009 dicabut
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2020
PANGAN DAERAH - PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD 2020/ No. 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap mutu produk pangan segar perlu dibangun sistem pengawasan terhadap keamanan pangan di Kab Banjarnegara; bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengawasan keamanan pangan agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu membentuk otoritas kompeten keamanan pangan aerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kab Banjarnegara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1999; UU No 36 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 69 Tahun 1999; PP No 17 Tahun 2015; PP No 86 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permentan No 67 Tahun 2016; Permentan No 53 Tahun 2018; Pergub Jateng No 23 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Piutang dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan dengan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian Pengurangan,
Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Piutang dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor27 Tahun 1959; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2014; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2011; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pemberian Pengurangan,
Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Piutang dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah, yang memuat Ketentuan Umum; Pengurangan, Keidnganan, dan Pembebasan Retribusi; Penghapusan Piutang Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 70 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 66 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman dan tata Cara Pemberian Penguranganan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Perda Kab Cilacap No 7 Tahun tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Cilacap dan adanya pandemi Covid -19, Perbup Cilacap No 66 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan guna penyempurnaan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2012 tentanf Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda No 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Cilacap No 66 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
Ketentuan Pasal 7 diubah, Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal,Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
ABSTRAK:
menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat
(2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal
20 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pengolahan Limbah Cair, perlu disusun petunjuk
pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
mengingat: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2018
Materi pokok: mengatur mengenai Retribusi
Pengolahan Limbah Cair. memuat antara lain ketenntuan umum; struktur dan besaran tarif; tata cara pemungutan; penentuan pembayaran; tempat pembayaran dan penundaan pembayaran; tata cara penagihan retribusi; tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
jumlah 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri terkait Maksud dan Tujuan, Sasaran, Pejabat/Pegawai yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan, Bentuk Situasi Benturan Kepentingan, Jenis Benturan Kepentingan, Sumber Penyebab Benturan Kepentingan, Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan, Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan, Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan, Faktor Pendukung Penanganan Benturan Kepentingan, Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 70 Tahun 2020
PERBUP Kab. Boalemo No. 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2020/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Boalemo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum Peraturan Bupati boalemo ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU no.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Perubahan atas UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.2 Tahun 2000; Pepres No.72 Tahun 2020; PP No.66 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.43 Tahun 2020; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018; Permendagri No.62 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PermendagriNo.120 Tahun 2018; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permenkeu No.117/PMK.02/20/2020; Perda No.2 Tahun 2011; Perda No.1 Tahun 2020; Perbup No.1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
