Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
ABSTRAK:
1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuan Perangkat Daerah, maka telah diatur Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
2. Sehubungan adanya perubahan terhadap struktur organisasi dan tugas pada Dinas Ketahanan pangan, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 perlu direvisi
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 5 Tahun 2014
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Pementan/OT.010/8/2016
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2016
Tedapat perubahan ketentuan di Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan antar lain perubahan mengenai Seksi Ketersediaan Pangan dan Seksi Harga Pangan,.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT EKSKAVATOR PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan Pelaksanaan peningkatan produksi perikanan budidaya, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang telah mendapatkan hibah alat berat berupa ekskavator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.1 tahun 2004; UU no.31 tahun 2004; UU no.28 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.27 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no.28 tahun 2017; Permendagri no.80 tahun 2015; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 70/Permen-KP/2016; Peraturan Direktur Jendral Perikanan Budidaya Nomor 212/Per-Djpb/2017; Perda no.2 tahun 2016; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.8 tahun 2018; Perbup no.13 tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Bentuk Pemanfaatan Excavator dan Besaran Sewa; Tata Cara Pemanfaatan; Pemeliharaan Alat; Kewajiban Pengguna Alat; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
14 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN
ABSTRAK:
Bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa dipandang perlu untuk mengatur tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun.
Dasar hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1990, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2011, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 84 Tahun 2015.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pembentukan Dusun; Penggabungan Dusun; Penghapusan Dusun; Batas Wilayah; Pembagian Wilayah; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020.
6 Halaman dan 2 Halaman Penjelesan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain disebutkan di Bidang Kesehatan terdapat UPT Rumah Sakit Daerah sebagai Unit organisasi bersifat khusus;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peratran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Pembentukan dan Kedudukan;
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi;
Dewan Pengawas Rumah Sakit;
Tata Kerja;
Pembiayaan;
Kepegawaian dan Jabatan;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Inspektorat Kota Banjarmasin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 45 Tahun 2012
Peraturan Walikota Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Banjarmasin, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Penyesuaian Dan Perubahan;
4. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid 19 Di Kota Semarang Melalui Kartu Semarang Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi, refocusing anggaran
dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal dan
mempertimbangkan protokol kesehatan, maka
Pemerintah Kota bermaksud merubah mekanisme
pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang menjadi
dalam bentuk uang melalui Kartu Semarang Hebat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-
19 di Kota Semarang melalui Kartu Semarang Hebat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, bantuan sosial melalui kartu semarang sehat, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 67, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 67
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
Daerah.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/
2016 tentang Pengurusan Piutang Negara; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Mengatur tentang pengelolaan piutang BLUD sehubungan dengan
penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang
berhubungan langsung maupun tidak langsung
dengan kegiatan BLUD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 67 Tahun 2020
BELANJA BANTUAN BELANJA SOSIAL PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUBBIDANG RUMAH SWADAYA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD 2020/No. 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Belanja Sosial Program
Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman
Subbidang Rumah Swadaya di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Program Dana
Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman
Subbidang Rumah Swadaya di Kabupaten Kebumen, perlu
mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian
Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan
Bupati masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Belanja Bantuan Belanja Sosial Program
Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman
Subbidang Rumah Swadaya di Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Belanja Bantuan Belanja Sosial Program
Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman
Subbidang Rumah Swadaya di Kabupaten Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Sumber dan Bentuk; Kriteria dan Penetapan Penerima; Tata Cara Pencairan; Alokasi Penggunaan; Pelaksanaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA SARILABA B KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2016, UU No.23 Tahun 2016, PP No.79 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2016, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.45 Tahun 2016, Peremdagri No.137 Tahun 2017, Permendagri No.141 Tahun 2017, Perda Kabupaten Sambas No.1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Luas Wilayah Desa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD.2020/NO.67 LL Kota Pontianak : 8 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular perlu dilaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bersama seluruh komponen masyarakat;;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.33 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.13 Tahun 2019, Perwako No.66 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Sasaran, Kegiatan Germas, Pelaksanaan Germas, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020.
Peraturan ini memiliki 8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
