Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum
ABSTRAK:
a. bahwa wilayah perairan Kabupaten Lumajang memiliki sumber daya perikanan yang sangat potensial dan memiliki arti penting sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan serta terbinanya kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan daerah dalam menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup, ekosistem dan habitat kehidupan perairan umum di Kabupaten Lumajang akibat eksploitasi yang tidak terkendali, maka perlu mengatur Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Azas, tujuan dan sasaran;
3. Wilayah pengelolaan sumber daya perikanan;
4. Pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan diperairan umum;
5. Pembinaan dan pengawasan;
6. Larangan;
7. Sanksi Administratif;
8. Penyelesaian Sengketa;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah tahun 2019/ No. 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Penganggaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/5426/keuda tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Satuan Pendidikan Dasar (Satdiknas) Negeri pada APBD Kabupaten/ Kota, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh barat Daya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019; bahwa dalam rangka penganggaran hibah daerah untuk program bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-448/MK.7/2019 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.7/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 106 Tahun 2000; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERPRES Nomor 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 38 Tahun 2018; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/5426//keuda; Surat Menteri Keuangan Nomor S-448/MK.7/2019; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini memuat perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PENGKADAN
ABSTRAK:
Bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka Kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini berarti bahwa Pemeriintah Kabupaten bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan untuk meningkatkan derajat Kesehatan di wilayahnya;
Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu sarana Kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang srtategis dalam mempercepat peningktan derajat Kesehatan masyarakat sehingga Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yangbermutu sesuai dengan pola tata kelola yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pengkadan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 15 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 02 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PermenPAN No 28 Tahun 2004, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 79 Tahun 2018, permendagri No 100 Tahun 2018, Permenkes No 75 Tahun 2014, Permenkes No 4 Tahun 2019, Perbup Kapuas Hulu No 28 Tahun 2015, Perbup Kapuas Hulu No 4 Tahun 2019, Perbup Kapuas Hulu No 9 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; pola tata Kelola; penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Perbup ini terdiri dari 55 hlm peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, pedoman penyusunan APBG, perubahan APBG, perhitungan APBG dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG diatur dalam peraturan walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 4 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pedoman Penyusunan APBG; BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Pada sat peraturan walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaksanaan
Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dari Pelatihan
Daerah, dipandang perlu untuk disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun
2018 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Perda Pekalongan No 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penghapusan Pasal 18 huruf m tentang fungsi Sub Bidang Penataan Pegawai.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2018 diubah.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 109
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Penyelenggara Pemerintah
Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah
dan unit kerja pada perangkat daerah yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan
memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga
pemerintahan nonkementerian yang membidangi
Pemerintahan tersebut;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
sampai dengan dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu disesuaikan
kembali terhadap kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
Dasar hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi.
Perbup ini terdiri atas 10 Bab dan 61 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Staf Ahli; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan;Ketentuan Tambahan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 22);
b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 41);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, yang belum diatur didalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan
Kabupaten Mamuju serta beberapa substansi yang harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati yang baru.
UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1959, TLN No. 1822);UU No. 26 Tahun 2004 (LN 2004 No. 105);UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2011 No. 82, TLN No. 5233);UU No. 5 Tahun 2014 (LN 2014 No. 6, TLN No. 5494);UU No. 23 Tahun 2014 (LN 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah diubah UU No. 9 Tahun 2015 (LN 2015 No. 58, TLN No. 5679);PP No. 18 Tahun 2016 (LN 2016 No. 114);Permendagri No. 80 Tahun 2015 (BN 2015 No. 2036);Perda Mamuju No. 6 Tahun 2016 (LD 2016 No. 71,TLD No. 49);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri
ABSTRAK:
bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri merupakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Sukabumi; Dan bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang air minum dalam rangka mencapai Millenium Development Goals (MDG’S) dan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan air minum serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri dan pelanggan, serta pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan air minum sesuai asas umum pengelolaan perusahaan yang baik, diperlukan pedoman pelayanan air minum; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Pelayanan Air Minum, Tarif Air Minum, Hak Dan Kewajiban, Tanggung Jawab Produk Dan Ganti Rugi, Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
21 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
