Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2005

Menemukan 1.758 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
  2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
  3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1066 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Download file:
Permen ESDM Nomor 30 Tahun 2005.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan
Abstrak
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
Mencabut
  1. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 188-12/44/600.4/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI pada Peralatan Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri
  2. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 189-12/44/600.4/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembubuhan Tanda Keselamatan Pada Pemanfaat Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri
Download file:
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2005.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/03/M.PE/1993 tanggal 24 Februari 1993 tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta dan Koperasi Untuk Kepentingan Umum
  2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 198.K/42/M.PE/1998 tanggal 26 Februari 1998 tentang Izin Usaha Tenaga Kelistrikan Untuk Kepentingan Sendiri
Download file:
Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2005.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi, Dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi
Download file:
Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2005.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 185 K/32/MPE/1997 tanggal 24 Mret 1997 tentang Pemasaran dan Pedoman serta Syarat-Syarat Penyediaan dan Pelayanan Jenis-Jenis Bahan Bakar Khusus dan Peraturan Pelaksanaannya
Download file:
Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2005.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Akademi Minyak dan Gas Bumi
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 29 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Energi Dan Mineral
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1042 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademik Minyak dan Gas Bumi
  2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1196 K/60/MEM/2003 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan D IV
Download file:
Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2005.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/PRT/M/2005 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Badan Pengatur Jalan Tol
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
Diubah dengan
  1. Permen PUPR No. 15 /PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
Download file:
PermenPUPR-295-2005.pdf
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka
Abstrak
Kesehatan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam
Download file:
Peraturan Kepala BPOM Nom....1384 Tahun 2005.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan