Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2012 PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2013) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu adanya pengaturan uraian tentang Pemungutan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Darurat No. 4 Th 1956; UU No.28 Th.2009, UU No.32 Th.2009, UU No.23 Th.2014, PP No.82 Th.2001, PP No.58 Th.2005, Perda Kab No.1 Th.2008, Permendagri No.13 Th.2006, Permendagri No.13 Th.2006 dan KepmenLH Nomor KEP-51/MENLH/XII/1995.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan industri yang menghasilkan limbah padat dan cair wajib melakukan pemeriksaan limbahnya di laboratorium guna mencegah terjadinya pencemaran air dan tanah sehingga tercipta bumi yang bersih dan sehat. Dinas Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Retribusi Jasa Usaha dari Kegiatan Industri dan Kegiatan Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2014.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 38 Tahun 2014
PERBUP Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kab. Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraaan Menara Telekomuniasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2014/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraaan Menara Telekomuniasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi; bahwa seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang cepat perlu adanya peraturan yang akomodatif terhadap perubahan teknologi dan pemenuhan peningkatan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang telekomunikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009; Peraturan Menkominfo Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan Pasal 2 ditambah 1 ayat yaitu ayat 4, perubahan ketentuan dalam lampiran III, ketentuan mengenai surat pernyataan kesanggupan tercantum dalam Lampiran II, ketentuan Pasal 8 ditambah 1 ayat yaitu ayat (3), ketentuan Pasal 9 ayat (6) dihapus,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2014.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.398/2018, TLD 2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 16 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu perlu disesuaikan.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 92 Tahun 2015; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Maluku Tengah No. 43 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Maluku Tengah No. 05 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini diatur tentang : Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, dan Wilayah Pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2018.
16 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
UU No.28 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi jabatan struktural
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (7), Pasal
23 ayat (3), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan.
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buoi, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buoi Tahun 2018 Nomor 10).
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
c. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
d. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
e. Tata Cara Penghapusan Piutang yang Sudah Kadaluwarsa;
f. Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat;
g. Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
h. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 Halaman, Lampiran:1 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan pelayanan
pengujian kendaraan bermotor dengan dipungut retribusi
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8
Tahun 2012 tentang Retribusi pengujian kendaraan
bermotor;
b. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian dan
perubahan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, perlu
menyesuaikan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor, penyesuaian besaran tarif retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Keb Kebumen No. 9 Tahun 2018; Perda Kab Kebumen No. 8 Tahun 2012;
Isi peraturan ini adalah mengatur tentang besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 38 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum
menggambarkan kondisi nyata peran serta para pihak
yang terkait dalam Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sehingga perlu diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota; bahwa peran serta para pihak yang terkait dalam
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
diberikan insentif guna memotivasi pencapaian target
Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT TRANSFUSI DARAH
PALANG MERAH INDONESIA KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan darah transfusi dan/atau
komponen darah yang aman sesuai standar kesehatan,
diperlukan pengolahan darah yang cermat dan professional,
sehingga diperlukan biaya pengolahan yang memadai;
b. bahwa ketentuan mengenai biaya pengganti pengolahan
darah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Biaya Pengganti Pengolahan
Darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia
Kota Kediri tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada
Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014
Materi pokok: mengatur mengenai pedoman mengenai besaran BPPD yang dipungut oleh Unit Transfusi Darah
Palang Merah Indonesia Kota Kediri agar terdapat standar biaya yang digunakan
dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah pada
Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri. memuat antara lain : ketentuan umum; maksud dan tujuan; besaran BPPD; pelaksanaan pembayaran; ketentuan darah kembali; keringanan BPPD; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2020.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Kediri Nomor 25 Tahun 2014 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada
Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri (Berita Daerah Kota
Kediri Tahun 2014 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Perda Kab Tuban No 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu untuk menetapkan Peraturan Pelaksanaannya dengaN Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 8 Tahun 1981
3. UU No 28 Tahun 1999
4. UU No 38 Tahun 2004
5. UU No 22 Tahun 2009
6. UU No 25 Tahun 2009
7. UU No 28 Tahun 2009
8. UU No 12 Tahun 2011
9. UU No 23 Tahun 2014
10. PP No 27 Tahun 1983
11. PP No 58 Tahun 2005
12. PP No 79 Tahun 2005
13. PP No 34 Tahun 2006
14. PP No 69 Tahun 2010
15. PP No 79 Tahun 2013
16. Perpres No 87 Tahun 2014
17. Permenhub No PM 65 Tahun 1993
18. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2011
19. Permendagri No 80 Tahun 2015
20. Kepmenhub No KM 66 Tahun 1993
21. Kepmenhub No KM 4 Tahun 1994
22. PerGub Jatim No 47 Tahun 2011
23. Perda Kab Tuban No 12 Tahun 2011
24. Perda Kab Tuban No 5 Tahun 2016
25. Perda No 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Perda No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Setiap orang dan/badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum dikenakan retribusi. Pelayanan parkir meliputi parkir harian dan parkir berlangganan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil
guna pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum: UU No. 27 tahun 1959; UU No. 19 tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 tahun 2009; PP No. 31 Tahun 1986; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDA No. 2 Tahun 2009; PERDA No. 1 tahun 2011.
Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak Hiburan dengan menggunakan SPOPD kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendataan dan Pendaftaran; Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD; Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Hiburan hanya kepada Bupati Kutai Timur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Pendapatan Daerah selaku pelaksanaan pemungut Pajak Hiburan dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.19 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004.
66 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
