Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN
ABSTRAK:
organisasi kelompok tani dan nelayan di Kabupaten
Mahakam Ulu masih bersifat tradisional, oleh karena itu guna
meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan
agar sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; UU NO.19 Tahun 2013; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; Permentan No.67 /Permentan/SM.050/ 12/2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kelembagaaan, Pembinaan, Penilaian Kelompok Tani/Nelayan, Hak Dan Kewajiban, Pelaporan, Pembekuan Kelembagaan, Monitoring Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2020.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2017
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAtEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaen Seluma
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 18 Tahun 2012
4. UU No. 5 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 53 Tahun 2010
7. PP No. 17 Tahun 2015
8. PP No. 18 Tahun 2016
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Instruksi Mendagri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
11. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
12. Perbup Seluma No. 31 Tahun 2016
Pasal 3 :
Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan tugas urusan pemerintahan dibidang pangan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Mencabut :
1. Perbup No. 38 Tahun 2010
2. Perbup No. 42 Tahun 2010
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 7 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketahanan Pangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dan
kehidupan masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap
ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan sebagai
pedoman untuk menentukan program, skala prioritas dan
pengawasan pangan di tingkat daerah sehingga jaminan
ketahanan pangan sampai dengan tingkat rumah tangga
dapat terpenuhi; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan maka Pemerintah Daerah dan
masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan
Ketahanan Pangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012
tentang Bahan Tambahan Pangan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
a. perencanaan Pangan;
b. ketersediaan Pangan;
c. keterjangkauan Pangan;
d. konsumsi Pangan dan Gizi;
e. keamanan Pangan;
f. label dan iklan Pangan;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. peran serta masyarakat;
i. penyidikan; dan
j. ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2014.
51 Halaman (12 Halaman Penjelasan)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Ruminansia Kelas A Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor
061/29/Org tanggal 3 Januari 2018 Hal Rekomendasi
Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karawang sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal
20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
perlu dilaksanakan kembali penataan Unit Pelaksana Teknis
Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat
(2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Ruminansia Kelas A
pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas; Tata Kerja;Kepegawaian,; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA KELAS A PADA DINAS PERTANIAN
14 halaman (termasuk 1 lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2019
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI KABUPATEN SELUMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan untuk pencegahan terjadinya resiko rawan pangan baik transien maupun kronis terhadap masyarakat Kabupaten Seluma, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pokok di Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan mengantisipasi terjadinya rawan
pangan serta untuk meningkatkan gizi masyarakat
Pemerintah Kabupaten Seluma perlu mengalokasikan
cadangan pangan pemerintah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan , yaitu Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/ atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat di Daerah;
d. bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Angka ke-2 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yaitu Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran cadangan beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;
e. bahwa rangka pelaksanaan kegiatan Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok di Kabupaten Seluma, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Kabupaten Seluma;
f. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk Peraturan Bupati tentang cadangan pangan pokok di Kabupaten Seluma
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Pertanian 65/Permentan/OT.140/ 12/2010
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
MENGATUR MENGENAI PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK, DISERTAI DIATUR MAKSUD DAN TUJUAN, SASARAN, PEMBIAYAAN, ORGANISASI PELAKSANA, MEKANISME PENYEDIAAN, MEKANISME PENYALURAN, SERTA PELAPORAN DAN PENGAWASAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden, Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, mengamanatkan kepada Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubemur dan Bupati/Walikota mengatur lebih lanjut kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Gubemur Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009
Pasal 1-4
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2014.
3 Halaman dan 19 Halaman Lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan serta kepastian bagi penerima pelayanan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, perlu dilakukan penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007.
PERGUB ini mengatur mengenai SPM pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target, tahun pencapaian, penanggung jawab.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
8 hal.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2012
Permentan No. 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan efektivitas pengusulan peremajaan kelapa sawit, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit perlu diubah.
Dasar Hukum Permentan ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2015; Perpres No. 61 Tahun 2015. Perpres No. 117 Tahun 2022; peraturan Kementan No. 03 Tahun 2022; dan Peraturan Kementan No. 19 Tahun 2022.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185) diubah. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh surveyor sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan diproses berdasarkan peraturan menteri ini.
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Permentan ini mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022
Lampiran File; 6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uji Coba Tarif Penjualan Hasil Produksi Agribisnis Pada Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
