Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.175 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 42 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
perwali 42 Tahun 2017.pdf

Abstrak

KEBUDAYAAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD No 42 Tahun 2017

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya; b. bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta dalam rangka tertib penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036; 10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E); 11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7); 12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); 13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 59); 14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 69).
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 59) diubah yaitu : 1. Semua kalimat : a. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman diubah sehingga berbunyi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; b. Tim Cagar Budaya diubah sehingga menjadi Tim Ahli Cagar Budaya; c. Kepala Bagian Tata Usaha diubah sehingga berbunyi Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 11 ditambahkan 3 (tiga) angka baru yaitu angka 7, angka 8 dan angka 9 serta diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a); 3. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 14 angka 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 8 dan angka 9 serta diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a); 4. Ketentuan dalam Lampiran diubah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
29 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 42 Tahun 2001

PEMBERDAYAAN,PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
431. Perda-Kab.-Tebo-No.42-Th-2001.pdf

Abstrak

PEMBERDAYAAN - PELESTARIAN - PENGEMBANGAN - ADAT ISTIADAT -LEMBAGA ADAT

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 42, LD.2001/NO.42

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBERDAYAAN,PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

ABSTRAK:

Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat yang diakui keberadaannya dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional di Kabupaten, maka perlu diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan; Untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Perda Kab. Tebo tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang PEMBERDAYAAN,PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT, meliputi Mekanisme Pemberdayaan dan Pelesatrian serta Pengembangan Adat Istiadat; Maksud dan Tujuan Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat; Hak, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Adat; Organisasi; Pembinaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2001.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
6 hlmn;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2017

Pengelolaan taman wisata Muara Indah

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus No 42 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018

Kebijakan Nasional Kebahasaan Dan Kesastraan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Download :
Permendikbud No 42 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 42 Tahun 2016

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wisata Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perbup no 42 th 2016 ttg RTBL Lok Baintan.pdf

Abstrak

wisata lok baintan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wisata Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

ABSTRAK:

untuk menciptakan suatu kawasan yang tertata dengan baik sesuai kaidah perencanaan, dan untuk menyusun kerangka kebijaksanaan tata bangunan dan lingkungan yang aplikatif sesuai dengan kondisi daerah setempat, aspirasi masyarakat, pemerintah dan swasta di Kabupaten Banjar, perlu ditetapkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Destinasi Wisata Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Maka untuk itu perlu di tetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/Prt/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan destinasi wisata Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. RTBL Kawasan Wisata Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar merupakan panduan rancang bangun lingkungan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan Wisata Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Keberadaan RTBL Kawasan Wisata Lok Baintan berfungsi sebagai acuan dalam mewujudkan tata angunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan di Kawasan Destinasi Wisata Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. RTBL Kawasan Wisata Lok Baintan disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pendahuluan; Program Bangunan dan Lingkungan; Rencana Umum dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Rencana; Pembinaan Pelaksanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 42 TAHUN 2016
29 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 42 Tahun 2018

Pedoman Standar Biaya Kegiatan Festival Silat Internasional Tahun 2018

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perwali no. 42 tahun 2018.pdf

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 42

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Festival Silat Internasional Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melestarikan budaya pencak silat dan menggali potensi atlet perlu diadakan Festival Silat Internasional; bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut bisa terlaksana secara efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya pelaksanaan kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Walikota ten tang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Festival Silat Internasional Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2017
PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA KEGIATAN FESTIVAL SILAT INTERNASIONAL TAHUN 2018, DENGAN BYNTI SEBAGAI BERIKUT : Pasal1 Standar Biaya Pelaksanaan kegiatan Festival Silat Intemasional Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 2 Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar Biaya Anggaran maksimal dalam pelaksanaan Kegiatan Festival Silat Internasional Tahun 2018 yang disesuaikan dengan Keuangan Daerah. (PEDOMAN TERLAMPIR)

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 42 Tahun 2007

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Bupati Karanganyar No. 42 Tahun 2007.pdf

Abstrak

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2007/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Karanganyar, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang: Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 5 tahun 2007 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2007.
18 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2014

Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015

Pariwisata dan Kebudayaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015

Download :
Keppres Nomor 42 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 42 Tahun 2017

ARAH PENGEMBANGAN DAN PROGRAM KERJA TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NATUNA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017-2020

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
42-2017.pdf

Abstrak

PARIWISATA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ARAH PENGEMBANGAN DAN PROGRAM KERJA TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NATUNA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017-2020

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong terlaksananya percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna perlu adanya arah pengembangan dan program kerja masing-masing Perangkat Daerah yang terkait agar terarah dan berkesinambungan dalam Pembangunan dan pengembangan disektor Pariwisata di Kabupaten Natuna; Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memprioritaskan Pariwisata termasuk dalam sektor unggulan di Kabupaten Natuna yang harus difokuskan pengembangan dan pembangunannya; Dampak dari pengembangan dan pembangunan sektor Pariwisata sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti adanya lapangan pekerjaan, peningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus peningkatan pendapatan Asli Daerah.
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 10 TAHUN 2009; UU NO. 11 TAHUN 2010; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 50 TAHUN 2011; PERPRES NO. 105 TAHUN 2015; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P22/MENHUT-II/2012; PERATURAN MENPAR N. 18 TAHUN 2016; PERDA PROV. KEPULAUAN RIAU NO. 2 TAHUN 2012; PERDA KAB NATUNA NO. 5 TAHUN 2012
PERATURAN INI MENJELASKAN TENTANG TANGGUNG JAWAB, ARAH PENGEMBANGAN PARIWISATA KAB. NATUNA, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, SERTA PENDANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NATUNA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
49

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 42 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
Peraturan Walikota Palopo Nomor 42 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, LK.2016/NO.42

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota . Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; c. Walikota adalah Walikota Palopo; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD; e. Dinas Kebudayaan Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; f. Kepala Dinas Kebudayaan adalah Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo; g. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo h. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo; i. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo; j. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo; k. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo; 1. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebudayaan Daerah Kota Palopo; m. Rincian Tugas adalah kewenangan yang melekat dalam Jabatan Struktural pada Dinas Kebudayaan Kota Palopo. BABD SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Pengembangan Seni, terdiri atas; 1) Seksi Hiburan dan Pementasan; 2) Seksi Pengembangan Seni; 3) Seksi Kelembagaan Kesenian. d. Bidang Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman, terdiri atas; 1) Seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah; 2) Seksi Promosi Nilai Budaya dan Adat lstiadat; 3) Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya. f. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD); g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Kebudayaan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Pertama KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Dinas Kebudayaan mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Walikota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah. (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kebudayaan mempunyai Fungsi : a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Kebudayaan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Kebudayaan; c. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Kebudayaan; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Kebudayaan mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. merumuskan program kerja Dinas Kebudayaan sebagai pedoman kerja; c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kebudayaan; d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan; e. mengsinkronisasikan, rencana/program pembangunan Kebudayaan secara terpadu berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota; f. melakukan konsultasi dan membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah/instansi lingkup Pemerintah Kota Palopo dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya; g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Kebudayaan di lingkungan Dinas Kebudayaan; h. memberikan masukan dan usul serta saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah di Bidang Kebudayaan; i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan; j. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Kebudayaan; k. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan; 1. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi: a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengkoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi Kebudayaan; 1. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; n. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan Kebudayaan; o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; q. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. menilai prestasi kerja bawahan; dan t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga serta urusan administrasi kepegawaian dan aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rfncfan Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindah tanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekreta.ris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola database Dinas dan tindak lanjut basil pemeriksaan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincf.an Tu.gas, sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; J. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksa.an; dan k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENGEMBANGAN SENI Paragraf 1 Bidang Pengembangan Seni Pasal 8 (1) Bidang Pengembangan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pengembangan Seni mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pengembangan Kesenian, Hiburan dan Sarana Kesenian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membimbing mengendalikan dan mengawasi seksi Hiburan, seksi Pengembangan Seni, seksi Sarana Hiburan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) , Kepala Bidang Pengembangan Seni, mempunyai Fungsi: a. perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang Pengembangan Seni; b. pelaksanaan program kerja tahunan di bidang Pengembangan Seni; c. perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Seni; d. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Seni; e. penyusunan standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengembangan Seni; f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Seni; g. pelaksanaan administrasi di bidang Pengembangan Seni; h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang Pengembangan Seni; dan i. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Pengembangan Seni. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan Seni, mempunyai Rincian Tugas : a. mengoordinasikan pengembangan kesenian; b. mendata sarana kesenian; c. menyiapkan rekomendasi kesenian; d. memantau dan mengevaluasi pengelolaan sarana kesenian; e. melakukan pengarahan terhadap seksi-seksi dibawahnya; f. melakukan pembinaan terhadap pengembangan kesenian; g. melaksanakan Sosialiasasi Pengembangan Kesenian; h. melakukan Pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni; i. menyusun kebijakan, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengembangan Seni ; j. melakukan analisis data bidang Pengembangan Seni; k. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang Pengembangan Seni; 1. membuat laporan hasil kegiatan bidang Pengembangan sarana Pariwisata serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; m. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan; n. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Biburan dan Pementasan Pasal 9 (1) Seksi Hiburan dan Pementasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Hiburan dan Pementasan mempunyai Tugas Pokok memantau dan melaksanakan kegiatan hiburan dan pementasan seni; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Hiburan dan Pementasan mempunyai rincian tugas: a) memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Seksi Hiburan dan Pementasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c) memeriksa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan yang direncananakan; d) menginventarisir segala kegiatan hiburan; e) memfasilitasi pelaksanaan pentas seni; fl melakukan pembinaan pelaku industri hiburan; g) membuat laporan hasil kegiatan Seksi Hiburan dan Pementasan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h) Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi hasil kerjanya; i) menilai prestasi kerja bawahan; dan j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengembangan Seni Pasal 10 ( 1) Seksi Pengembangan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pengembangan Seni mempunyai Tugas Pokok melakukan pengembangan kesenian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Seni mempunyai rincian tugas: a) memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Seksi Pengembangan Seni sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c) memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan yang direncananakan; d) mengumpulkan program dan kegiatan sanggar seni; e) membina dan memantau pengembangan sanggar seni; f) menginventarisir jenis-jenis kesenian tradisional; g) melakukan sosialisasi pelestarian seni tradisional; h) membuat laporan basil kegiatan Seksi Pengembangan Seni serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penetuan kebijakan; i) mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi basil kerjanya; j) menilai prestasi kerja bawahan; dan k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Kelembagaan Kesenian Pasal 11 ( 1) Seksi Kelembagaan Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Kelembagaan Kesenian mempunyai Tugas Pokok memantau dan mendata lembaga dan sarana kesenian; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kelembagaan Kesenian, mempunyai Rincian Tugas: a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Seksi Kelembagaan Kesenian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan yang direncanakan; c. mendata semua lembaga kesenian; d. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan lembaga kesenian; e. memantau kegiatan lembaga kesenian; f. menyiapkan bahan sosialisasi pengelolaan lembaga kesenian; g. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan pengelolaan lembaga kesenian; h. menyiapkan bahan pengawasan kegiatan pengelolaan lembaga seni; i. membuat laporan basil kegiatan seksi kelembagaan kesenian serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerja bawahan. k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG BUDAYA ADAT ISTIADAT DAN PERMUSEUMAN Paragraf 1 Bidang Budaya Adat lstiadat dan Permuseuman Pasal 12 (1) Bidang Budaya Adat lstiadat dan Pennuseuman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman mempunyai Tu.gas Pokok : mengelola kegiatan pembinaan kebudayaan, pelestarian dan perlindungan Cagar Budaya, Benda-benda Purbakala dan Pennuseuman; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) , Kepala Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman, mempunyai Fungsi: a. perumusan dan penyusunan program kerja ta.hunan di bidang Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman; b. pelaksanaan program kerja ta.hunan di bidang Budaya dan Adat lstiadat dan Permuseuman; c. perumusan kebijakan di bidang Budaya Adat lstiadat dan Permuseuman; d. pelaksanaan kebijakan di bidang Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman; e. penyusunan standar, prosedur, dan kriteria di bidang Budaya Adat lstiadat dan Permuseuman; f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman; g. pelaksanaan administrasi di bidang Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman; h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang Budaya Adat lstiadat dan Permuseuman; dan i. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Budaya Adat Istiadat dan Permuseuman. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dan ayat (3), Kepala Bidang Budaya Adat lstiadat dan Permuseuman mempunyai Rincian Tugas: a) memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c) memeriksa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai yang direncanakan; d) membuat laporan hasil kegiatan bidang serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; e) menilai prestasi kerja bawahan; dan f) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf Kedua Seksi Museum. Purbakala dan Peninggalan Sejarah Pasal 13 ( 1) Seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah mempunyai Tugas Pokok : menyelenggarakan kegiatan penataan museum, dan pelestarian kepurbakalaan dan peninggalan sejarah. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah mempunyai Rincian Tugas : a) memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c) melaksanakan Penyusunan dan Analisis Data bahan Pengembangan, Pemanfaatan dan Akreditasi Museum; d) melakukan Inventarisasi, Penyusunan Data Base dan Sistem Informasi Museum, Pubakala dan Peninggalan Sejarah; e) menata museum dan monumen; f) menambah dan memelihara isi museum; g) melaksanakan upanya perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan peninggalan sejarah; h) memberikan fasilitas pelanyanan kunjungan ke museum; i) memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai yang direncanakan; j) membuat laporan hasil kegiatan Seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; k) mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; 1) menilai prestasi kerja bawahan; dan m) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Promosi Nllai Budaya dan Adat Istiadat Pasal 14 (1) Seksi Promosi Nilai Budaya dan Adat Istiadat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Promosi Nilai Budaya dan Adat Istiadat mempunyai Tugas Pokok : menyelenggarakan kegiatan promosi dan menggali sejarah budaya adat; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi Nilai Budaya dan Adat Istiadat, mempunyai Rinclan Tugas : a) memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan seksi Promosi Pengembangan Seni sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c) menggali sejarah Budaya adat Luwu dan adat budaya umumnya; d) membuat dan melestarikan cerita rakyat; e) menjaga dan melestarikan situs budaya tana Luwu; fJ memfasilitasi penelitian dan pembuatan buku sejarah; g) melaksanakan penyululuhan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat; h) memberikan pelayanan informasi dan promosi event-event kebudayaan; i) memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai yang direncanakan; j) membuat laporan basil kegiatan seksi pengendalian barang dan kebutuhan pokok serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; k) mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; I) menilai prestasi kerja bawahan; dan m) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya Pasal 15 ( 1) Seksi Pendataan dan Pelaporan Keragaman Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan Keragaman Budaya mempunyai Tugas Pokok: menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pelaporan keragaman budaya; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Keragaman Budaya mempunyai Rincian Tugas: a) memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan seksi Pengelolaan Keragaman Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c) mengumpulkan dan menyiapkan bahan masukan kepada atasan dalam rangka konsultasi dengan pemerintah kota palopo maupun kerja sama dengan dinas otonom lainnya; d) menyiapkan format dan melakukan kegiatan pendataan dan pelaporan keragaman budaya dan peninggalan sejarah lainnya; e) menyusun profil keragaman budaya; f) memonitoring, mengevaluasi dan membuat pelaporan klasifikasi aneka ragam budaya; g) menyiapkan dan menyusun bahan serta mengkoordinir pelaksanaan kegiatan informasi keragaman budaya; h) memeriksa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai yang direncanakan; i) membuat laporan hasil kegiatan seksi Pengelolaan Keragaman Budaya serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j) menilai prestasi kerja bawahan; dan k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 16 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Kebudayaan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kebudayaan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kebudayaan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kebudayaan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kebudayaan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. . • BAB VII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB VIII P E N U T U P Pasal 24 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 09 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kata Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kata Palopo
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.