Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

Menemukan 8.826 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2012

Pedoman Penyusutan Arsip Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Arsip Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor SKEP/1640/VI/1993 tanggal 15 Juni 1993 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Departemen Pertahanan Keamanan

Download :
Permenhan Nomor 5 Tahun 2012.pdf
Permenhan Nomor 5 Tahun 2012 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2012

Tambahan Penghasilan Pegawai TA 2012

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAhun anggaran 2012

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2012/No.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai TA 2012

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan Keuangan daerah dengan persetujuan DPRD.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 22 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2012 termasuk di dalamnya mengatur tentang penerima tambahan penghasilan pegawai, mekanisme pembayaran, besaran tambahan penghasilan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2012.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo No. 38 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 No. 38) dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 5 Tahun 2012

Retrebusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-No.5-2012-ttg-PERIZINAN-TERTENTU-1.pdf

Abstrak

retribusi

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retrebusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tetrtentu.
Dasar Hukum: 1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 2, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 3, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; 4, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
MENGATUR TENTANG RETREBUSI PERIZINAN TERTENTU

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2012.
24 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2012

Kesejahteraan Lanjut Usia

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012-KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2012

Penertiban Tanah Untuk Pembangunan Asrama Haji Tasikmalaya

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
2012_5.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 5 Tahun 2012

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Keputusan Bupati Nomor 893/ 123/ Pemb/2011 tentang Layanan Pembentukan Unit Pengadaan (ULP)

Download :
Perbup_Labuhanbatu_Nomor 5 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012

Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
Perda Nomor 5 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 5 Tahun 2012

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012

Desa

Download :
PERBUB NO 5 TAHUN 2012 tentang ADD.pdf

Abstrak

ALOKASI-DANA-DESA-TAHUN-ANGGARAN-2012

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, LD.2012/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat perlu memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012;
1. KETENTUAN UMUM; 2. JUMLAH DAN PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA; 3. TUJUAN DAN PRINSIP ALOKASI DANA DESA; 4. RUMUS DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA; 5. PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA; 6. PENYALURAN ALOKASI DANA DESA; 7. PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA; 8. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; 9. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN; 10. KENTENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2012.
Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
-
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2012

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL, PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG PADA BANK KALTIM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perda KTT No. 5 Tahun 2012 Perubahan Penyertaan Modal.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 5 Tahun 2012

Garis Sempadan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
perda-no-5-2012.pdf

Abstrak

garis sempadan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5, TLD NO.66

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Garis Sempadan

ABSTRAK:

Dalam ranglia mewujudkan penataan ruang dan bangunan yang serasi dan selaras dengan rencana pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya pengaturan yang mengatur jaraK bangunan dari jalan, sungai, saluran irigasi dan pantai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undarg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 38 Taiun 2004 tentang Jalan 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahn Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang lrigasi.
MENGATUR TENTANG GARIS SEMPADAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012.
20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2012.