Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.898 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 11 Tahun 2002

Kawasan Industri Perikanan Terpadu Di Teluk Kelabat

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perda_Kab_Bangka_2002_11.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 10 Tahun 2002

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kolong

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perda_Kab_Bangka_2002_10.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2002

Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan

Abstrak

Lingkungan Hidup Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Buton No.09 Tahun 2002.pdf

retribusi - kelayakan - lingkungan

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2002 /No. 9 , LL 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan

ABSTRAK:

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk pengendalian Izin Kelayakan Lingkungan dipungut Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan yang merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan tertentu yang dapat dikelola Daerah Kabupaten; Untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
UU No 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1997; UU No 23 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; PP No 27 Tahun 1983; PP No 27 Tahun 1999; PP No 25 Tahun 2000; PP No 66 Tahun 2001; Kepres Republik Indonesia No 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Buton No 4 Tahun 1986; Perda Kabupaten Buton No 15 Tahun 2000.
Perda Ini berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Perizinan; 5. Syarat-syarat Perizinan; 6. Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Wajib Amdal, UKL dan UPL Serta SOP; 7. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 8. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 9. Struktur dan Besarnya Tarif; 10. Wilayah Pemungutan; 11. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 12. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; 13. Sanksi Administrasi; 14. Tata Cara Penagihan; 15. Pengawasan dan Pengendalian; 16. Ketentuan Pidana; 17. Penyidikan; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Abstrak

Lingkungan Hidup Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

P_SUMUT_6_2002.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2002

Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Download file:

Perda kab Kulon Progo No....alian Golongan C.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Perlindungan Lingkungan Geologi

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perda No.2 Tahun 2002.pdf

PERLINDUNGAN - LINGKUNGAN - GEOLOGI

2002

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2002/2 seri E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lingkungan Geologi

ABSTRAK:

Bahwa untuk memanfaatkan bumi dan sumberdaya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, 0 perlu mengatur inventarisasi sumberdaya yang terkandung di bumi Indonesia khususnya di Jawa Barat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Perlindungan Lingkungan Geologi.
UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 32 Tahun 1990; Kepmen Pertambangan dan Energi Nomor 1670/K/08.MPE/1998; Kepmen ESDM No. 1452/K/10/MEM/2000; Kepmen ESDM No. 1456/K/10/MEM/2000; Kepmendagri Otda No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri Otda No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri Otda No. 24 Tahun 2001; Kepmendagri Otda No. 24 Tahun 2001; Perda Prov. Jabar No. 2 Tahun 2000; Perda Prov. Jabar No. 15 Tahun 2000; Perda Prov. Jabar No. 16 Tahun 2000; Perda Prov. Jabar No. 16 Tahun 2001; Perda Prov. Jabar No. 17 Tahun 2001.
Peraturan Ini Mengatur Perlindungan Geologi yang meliputi Ketentuan Umum, Wewenang dan Tanggung Jawab, Lingkungan Geologi, Kegiatan Perlindungan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2002.
18 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2001

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pengelolaan Sarang Burung Walet

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perda tanjabbar no 44 th 2001.pdf

pENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET - KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 44, LD.2001/NO.49

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

bahwa untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian Sarang Burung Walet, dipandang perlu adanya Peraturan mengenai Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 1999; keppres No. 44 Tahun 1999; kepmendagri No. 71 Tahun 1999
Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan Sarang Burung Walet, meliputi; Maksud dan Tujuan; Nama, Subjek, Objek dan Golongan Retribusi; Lokasi dan Tempat Sarang Burung Walet; Ketentuan Perijinan; Pembinaan dan Pengawasan; Wilayah Pemungutan Retribusi dan Kawasan Pengelolaan; Retribusi; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2001.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
10 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pengelolaan Kebersihan Di Kota Bandung

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

27.tahun 2001.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 19 Tahun 2001

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Tingkat II Bangka Nomor 02 Tahun 1980 tentang Retribusi Pembuangan Sampah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka

Abstrak

Lingkungan Hidup Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Bangka No. 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan

Download file:

Perda_Kab_Bangka_2001_19.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Kebersihan dan Ketertiban Umum Di Kota Banjarbaru

Abstrak

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Download file:

PERDA BJB NO. 15 TAHUN 2001 edit searchable.pdf

Lingkungan Hidup

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2001/NO.60

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum Di Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

bahwa Kota Banjarbaru sebagai pusat kegiatan Pemerintahan, Pendidikan, lasa Perdagangan / Perekonomian dan pemukiman serta sebagai. Upaya pengembanganmenuju Kota Metropolis dan pariwisata perlu diupayalcan untuk menjadi Kota yang bersih, indah, &mai, aman, dan nyaman sehingga dapat memberikan kenyanuman, ketentraman bagi setup penduclulawa; bahwa berhubungan' dengan hal tersebut pada huruf a, lieu ditetapkah Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Banjarbaru;
Undang-undang Gangguan (Milder Ordenansi) Stb 1926 Nom& 226 yang telah dirubah dan ditambab dengan .Stb Tahun 1940 Ndmor 14. dart 450; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang. Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tatum 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang. Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Presideo Nomdr 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001.
Peraturan Daerah tentang Kebersihan Dan Ketertiban Umum Di Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Term Kebersihan; Penumpukan, Pengangkutan Dan Pemusnahan Sampah; Term Parkir; Term Lingkungan; Tertib Hewan Dan Binatang Piaraan; Tertib Maga Dan Saluran Air; Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum; Tertib Usaha Tertentu; Tertib Penghuni; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidik; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2001.
19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2001.