Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2002

Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Jenis Bahan Galian Golongan C; Usaha Pertambangan; Batasan Luas Wilayah Dan Kepemilikan Izin; Syarat Memperoleh Ipd Dan Ipd Pr; Tata Cara Pengajuan Ipd Dan Ipd Pr; Masa Berlaku, Pembaharuan, Perpanjangan Dan Pencabutan Ipd Dan Ipd Pr; Kewajiban Dan Hak; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kulon Progo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Wates

Tanggal Penetapan

24 Mei 2002

Tanggal Pengundangan

27 Mei 2002

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2002/NO.1.SERI.C

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Bidang

Halaman ini telah diakses 1193 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda kab Kulon Progo No. 6 Tahun 2002 ttg Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Izin-Usaha-Pertambangan-Bahan-Galian-Golongan C
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2002/NO.1.SERI.C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. Bahwa usaha pertambangan bahan galian golongan C merupakan salah satu potensi Daerah guna menunjang pembangunan Daerah; b. Bahwa agar kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bahan galian golongan C, diperlukan upaya pengendalian dan penertiban; c. Bahwa salah satu bentuk upaya pengendalian dan penertiban, dilakukan pembinaan dan pengawasan melalui perizinan; Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.12/MENLH/3/94; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Jenis Bahan Galian Golongan C; Usaha Pertambangan; Batasan Luas Wilayah Dan Kepemilikan Izin; Syarat Memperoleh Ipd Dan Ipd Pr; Tata Cara Pengajuan Ipd Dan Ipd Pr; Masa Berlaku, Pembaharuan, Perpanjangan Dan Pencabutan Ipd Dan Ipd Pr; Kewajiban Dan Hak; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 21 HLM; Penjelasan: 4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521