Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.1 Tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.19 tahun 2008; UU no.43 tahun 2008; UU no.32 Tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.97 tahun 2000; PP no.100 tahun 2000; PP no.18 tahun 2016; PermendLH no.19 tahun 2008; PermenLH no.20 tahun 2008; PermenLHno.6 tahun 2009; Permendagri no.80 tahun 2015; Perda no.11 Tahun 2016; Perbup no.35 tahun 2016;
Peraturan ini merubah Peraturan bupati nomor 35 Tahun 2016 pada Ketentuan Bab II bagian Ketiga Pasal 5 ayat (1), Ketentuan Bab II bagian Keenam Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (1) dan (2),Ketetntuan bab II bagian kedepalan pasal 26 ayat (2) huruf n, Pasal 27 ayat(1) huruf c, Pasal 30 ayat (1) dan (2)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
8 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blora
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2018/NO.73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 20 huruf k dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blora.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blora diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bekasi 2019-2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan RB Pemkab Bekasi berdasarkan Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2013 untuk memberikan arah tentang rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan RB secara efektf, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan maka perlu menetapkan Perbup tentang Road Map RB Pemkab Bekasi Tahun 2019-2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen PAN & RB No. 30 dan Tahun 2012; Permenneg PAN & RB No. 37 Tahun 2013; Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2014; Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2014; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi, Pengendalian Dan Evaluasi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2018.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 73 Tahun 2018
KesehatanDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kebumen No. 135 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
uptd - puskesmas - pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD No. 74/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, klasifikasi UPTD Puskesmas adalah kelas A, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan rincian tugas, jabatan dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 73 Tahun 2018
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo TA 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2018/No.73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo TA 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016, Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran Dana Desa Setiap Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.07/2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PERDA Kabupaten Gorontalo No. 16 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Gorontalo TA 2019 termasuk di dalamnya mengatur tentang penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa, serta sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 73 Tahun 2018
HONORARIUM TENAGA MEDIA NON PNS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RSUD KAUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Perbup Kaur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Honorarium Tenaga Media Non PNS di LIngkungan DInas Kesehatan dan RSUD Kaur
ABSTRAK:
Honorarium tenaga medis non PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD Kaur perlu penyesuaian untuk besaran honorarium dan Tenaga Medis Non PNS
UU NO 9 TAHUN 1967,
UU NO 28 TAHUN 1999,
UU NO 3 TAHUN 2003,
UU NO 17 TAHUN 2003,
UU NO 1 TAHUN 2004,
UU NO 10 TAHUN 2004,
UU NO 15 TAHUN 2004,
UU NO 33 TAHUN 2004,
UU NO 5 TAHUN 2014,
UU NO 23 TAHUN 2014,
PP NO 58 TAHUN 2005,
NO 1199/Menkes/Per/X/2004,
PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006,
PERMENDAGRI NO 01 TAHUN 2014,
PERDA KABUPATEN NO 14 TAHUN 2016
Besaran Honorarium Tenaga Medis Non PNS didasarkan pada tingkat keahlian yang diklasifikasikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
PERUBAHAN PERBUP KAUR NOMOR 25 TAHUN 2014
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2018
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka
Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota
Semarang, perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas
Kesehatan Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2016 diubah.
5 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
ABSTRAK:
bahwa untuk penetapan jenis, jenjang, jabatan fungsional, dalam
rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil,
dipandang perlu menetapkan Formasi Jabatan Fungsional
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi
Jabatan Fungsional Tertentu/Khusus di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 21
Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 116 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016;
Peraturan Ini Mengatur Tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu/Khusus Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Yang Terdiri Atas :
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Penetapan Formasi Jabatan; 3. Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu/Khusus; 4. Perhitungan Formasi Dan Jenjang Jabatan Fungsional; 5. Kebutuhan Dan Pengisian Formasi Jabatan Fungsional; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, diperluhkan adanya tertib administrasi dan penataan barang milik daerah berupa kendaraan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten Sintang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, perda No.7 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2017
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata cara penggunaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional; Kewajiban dan larangan bagi penanggung jawab kendaraan dinas; Pengamanan kendaraan dinas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 4 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
