PERBUP Kab. Banjar No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Banjar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka mengatasi permasalahan penyelenggaraan pembangunan perumahan di Kabupaten Banjar terkait luas kapling, letak jalan utama, drainase dan sumur resapan, serta tempat penampungan sampah sementara, sehingga perlu untuk melakukan Perubahan Kedua AtasPeraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 41 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 2 Tahun 2017; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 34 Tahun 2009; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 68 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 64 Tahun 2016; PP Nomor 14 Tahun 2016; Permen Perumahan Nomor:34/PERMEN/2006; Permen Perumahan Nomor/11/PERMEN/2008; Permendagri Nomor 9 Tahun 2009; Permendagri Nomor 12 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 55 Tahun 2017; Kep MenPU Nomor 20/KPTS/1986; Perda Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 57 Tahun 2017; Perbup Banjar Nomor 68 Tahun 2017; Perbup Banjar Nomor 57 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 57Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar diubah yaitu ketentuan Luas tanah efektif yang dapat dimanfaatkan untuk kapling; menambah ketentuan tentang Luas kapling untuk perumahan MBR pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan; batas permukaan jalan minimal untuk perumahan di daerah rawa; penambahan ketentuan akses jalan masuk/jalan umum; sumur peresapan, resapan air hujan, tempat penampungan sampah sementara; serta Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Banjar Nomor 57Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar.
17 halaman; Lampiran 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 71 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2019/NO.71, LL Kab. Kubu Raya : 18 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), perubahan besaran untuk pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan, pejabat pembuat komitmen, tim penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan tim penyusun laporan keuangan pemerintah daerah, serta penambahan komponen baru yaitu Tim Koordinasi Pengelolaan DAK dan Dana Perimbanganm, Tim Pengelola Barang Milik Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerahd an Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.25 Tahun 2010, Perbup No.75 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Perubahan Standar Pembiayaa Tim/Panitia/Satuan tugas dalam Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman dan 15 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 71 Tahun 2019
PERBUP Kab. Pekalongan No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Sekretariat daerah dan sekretariat DPRD terutama mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan Staf Ahli serta Kelompok Jabatan Fungsional. Termasuk juga tata kerjanya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019
50 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dengan berlakunya Peraturan
Bupati Banyumas terkait dengan evaluasi kelembagaan, telah dilakukan penataan
nornenklatur jabatan pelaksana dan fungsional di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019
tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas;
b. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan pegawai di setiap perangkat daerah, Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun
2016, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 41 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemasangan Instalasi dan Voucher Listrik Secara Gratis Bagi Keluarga Miskin di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN PEMASANGAN INSTALASI DAN VOUCHER LISTRIK SECARA GRATIS BAGI KELUARGA MISKIN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas Pelaksanaan kegiatan bantuan pemasangan listrik gratis bagi keluarga miskin di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan yang dilakukan secara swakelola
UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 30 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Perbub Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal 1; BAB VI Pasal 7;Pasal 8; dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bab III Pelaporan
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
8 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 71, BN 2019/ NO 1326; PERATURAN.GO.ID : 10 HLM
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangka;an terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal; bahwa untuk mengupayakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, otentikasi data, dan anti penyangkalan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 11 Tahun 2008; UU no 23 Tahun 2014; PP No 82 Tahun 2012; Perpres No 95 Tahun 2018; Permenkominfo No 4 Tahun 2016; Perka LSN No 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata kelola penggunaan sertifikat elektronik, penyelenggaraan sertifikat elektronik, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 71 Tahun 2019
PERWALI Kota Pontianak No. 48 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
Mengubah :
PERWALI Kota Pontianak No. 1 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK
PERWALI Kota Pontianak No. 69 Tahun 2018 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, BD.2019/NO.71, LL. KOTA PONTIANAK: 6HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik sebagai dasar regulasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS)
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2011; Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016; Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018;
peraturan ini merubah peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 pada bagian ketentuan lampiran
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
Merubah Peraturan Walikota Pontianak Nomor 69 Tahun 2018
6 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
