Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Kampoeng Wisata Taman Lele dan Goa Kreo
ABSTRAK:
bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pada Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha di Kota Semarang, khususnya retribusi tempat
rekreasi Kampoeng Wisata Taman Lele dan Goa Kreo perlu
disesuaikan dengan perkembangan yang ada; bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha di Kota Semarang, tarif retribusi ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota Semarang tentang Tarif Retribusi
Tempat Rekreasi Kampoeng Wisata Taman Lele dan
Goa Kreo;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang besarnya tarif retribusi untuk tempat rekreasi Kampoeng Wisata Taman Lele dan tempat rekreasi Goa Kreo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2017 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Informasi Jabatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa Informasi Jabatan adalah hasil dari analisis jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka informasi Jabatan adalah sebagai informasi tentang data-data Jabatan dan sebagai Instrumen yang digunakan oleh manajemen dalam rangka pembinaan di bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan; bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Informasi Jabatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Informasi Jabatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang:
1. Ketentuan Penutup;
2. Tujuan Penetapan Informasi Jabatan;
3. Penyusunan Informasi Jabatan;
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 5 Tahun 1962, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 54 Tahun 2017, Perpres No 16 Tahun 2018, Permendagri no 1 Tahun 1984, Permendagri No 17 Tahun 2007, Perda Kapuas hulu No 1 Tahun 1991, Perda Kapuas Hulu No 7 Tahun 2012, Perda Kapuas Hulu No 9 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini mengatur beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diubah sebagai berikut: ketentuan Pasal 1 angka 13, angka 30, angka 35 diubah, angka 26, angka 32 dan angka 36 dihapus; ketentuan pasl 17 ayat (1) huruf b diubah; di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal; ketentuan pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah; ketentuan pasal 22 ayat (2) huruf c, huruf f dan huruf g diubah; ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf c diubah; ketentuan Pasal 36 huruf a dan huruf c diubah, ketentuan pasal 37 dihapus; ketentuan Pasal 38 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dihapus dan ditambah 1 ayat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
Perbup ini terdiri dari 10 hlm lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2018
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2017 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan
ABSTRAK:
Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana,
Dan Utilitas Perumahan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana,
Dan Utilitas Perumahan, namun sehubungan dengan adanya perubahan untuk Perencanaan dan
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu
dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 26 Th 2007; UU No 1 Th 2011; UU No 20 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 24 Th 1997; PP No 88 Th 2014; PP No 14 Th 2016; Permendagri No 9 th 2009; Perda Kota Tangerang No 5 Th 2017; Perwal Kota Tangerang No 67 Th 2018.
Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 67 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 71 Tahun 2019.
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian pembangunan, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No 25 Tahun 1956, UU No.5 tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.56 Tahun 2019, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.121 Tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pasal 4, pasal 7, pasal 10, pasal 50, pasal 57, pasal 66, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39 dan pasal 56 Peraturan Gubenrur Nomor 121 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri; Dan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Sosial telah di tetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat sebuah kebijakan publik mengenai jenis Pelayanan, Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/Jasa yang menjadi urusan wajib daerah dan berhak di peroleh masyarakat secara minimal; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Dan Target, Pelaksanaan Dan Penerapan, Pembiayaan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Tinggi, Berisi Tentang:
1. ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul
5. Kewenangan Lokal Berskala Desa
6. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
7. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan Desa
8. Pembiayaan
9. Pungutan Desa
10. Ketentuan Peralihan
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019-2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, perlu adanya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan secara terpadu, dan sesuai ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,Mutu dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sustainable Development Goal’s (SDG’s); Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentangPedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mesuji 2005–2025; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji 2017-2022; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019; Peraturan Bupati Mesuji Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Mesuji; Peraturan Bupati Mesuji Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting.
Dalam Perbup ini diatur mengenai: definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Perbup; peran dan ruang lingkup Rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG); serta pemantauan dan evaluasi RAD-PG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
5 halaman (tanpa lampiran)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
