PERBUP Kab. Banyumas No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Tahun 2018 No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Oraganisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah
dibentuk Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57
Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.Dengan adanya evaluasi kelembagaan atas
analisis beban kerja pada Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu diubah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati inid diatur tentang : Dinperkim merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang sub urusan penataan ruang, Air Minum, Air Limbah, Permukiman dan bidang pertanahan. Dinperkim dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016
Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
73 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 71 Tahun 2018
penyewaan - barang - milik - daerah - pada - dinas - perikanan - dan - perternakan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD 2018/71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyewaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi pemanfaatan barang milik daerah pada Dinas Perikanan dan Perternakan maka perlu membentuk Perbup Tentang Penyewaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perikanan dan Perternakan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 150 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 204; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2008; UU No.18 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Objek Sewa, Tata Cara Pelaksanaan Sewa,Formula Tarif Sewa, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan, Pengamanan DanPemeliharaan, Biaya Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 71 Tahun 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2018/NO.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2019 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019;
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286); .
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaim.ana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Nege.ri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratu ran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 81);
pasal 1
pasal 2
pasal 3
pasal 4
pasal 5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 71
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kampung Ramah Anak
ABSTRAK:
Bahwa setiap anak merupakan generasi penerus yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal anak;
Bahwa dalam rangka melindungi dan memenuhi hak anak, maka setiap Kampung di Kota Yogyakarta perlu memperluas pengembangan Kampung Ramah Anak sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah:
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016
Materi Pokok: Pengembangan Kampung Ramah Anak, Prinsip dan Strategi Pelaksanaan Kampung Ramah Anak, Pembentukan Kampung Ramah Anak, Pembiayaan Kampung Ramah Anak
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran : 2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
ABSTRAK:
bahwa untuk tetap menjaga kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum serta peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat dan konsumen, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu;
bahwa tarif pemakaian air yang berlaku saat ini sudah tidak dapat menutupi biaya operasional.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 122 Tahun 2015, PP No. 54 tahun 2017, Permendagri No. 71 Tahun 2016, Perda Tk.II Kab.Kapuas Hulu No. 1 Tahun 1991.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, dasar penetapan tarif, kelompok pelanggan, struktur tarif air minum, denda dan sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
a. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu; dan
b. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Unit Pelayanan Grafitasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan ini terdiri dari 9 Hlm dan 2 Hlm lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 71
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN PERUBAHAN NAMA GEDUNG ISLAMIC CENTRE KOTA PROBOLINGGO MENJADI GEDUNG HAYAM WURUK KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Kota Probolinggo telah memiliki Gedung yang dipergunakan untuk pertemuan yang dikenal dengan istilah dan sebutan sebagai “Gedung Islamic Centre Kota Probolinggo”;
b. bahwa Gedung sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah, namun dengan pertimbangan tertentu, perlu dilakukan perubahan nama Gedung menjadi “Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo” yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan bahwa Gedung milik Pemerintah Kota Probolinggo yang semula dikenal dengan istilah dan sebutan sebagai “Gedung Islamic Centre Kota Probolinggo” diubah menjadi “Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo”.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2018.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, perlu. menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
1. UU Nomor 13 Tahun 1950;
2. UU Nomor 18 Tahun 2003;
3. UU Nomor 48 Tahun 2009;
4. UU Nomor 12 Tahun 2011;
5. UU Nomor 16 Tahun 2011;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014;
7. PP Nomor 42 Tahun 2013;
8. Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016;
9. Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Ruang Lingkup
- Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Bantuan Hukum Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemberi Bantuan Hukum
- Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pemberi Bantuan Hukum
- Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum
- Sanksi Administrasi
- Ketentuan Peralihan
- Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2018
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk mempermudah dalam Pengelolaan Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa
untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten
Banjarnegara, perlu mengubah Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa
untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten
Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c dan perubahan ayat (5) dan ayat (6) , penambahan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) pada Pasal 8, penghapusan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 diubah.
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
