Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.211 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Tata Cara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Dan Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Serta Susunan, Tugas Dan Wewenang Panitia Pemeriksaan
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 81 Tahun 1985 tentang Tatacara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon/Pemeriksaaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Serta Susunan, Tugas Dan Wewenang Panitia Pemeriksaan
Download file:
KEPPRES NO 1 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1990
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 33 Tahun 1993 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia
Download file:
KEPPRES NO 56 TH 1990.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1988
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 70 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Indonesia
Download file:
KEPPRES NO 12 TH 1988.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1988
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Yang Berhenti Antar Waktu
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Download file:
KEPPRES NO 2 TH 1988.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1986
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Tatacara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Utusan Golongan-Golongan Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 40 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Utusan Golongan-Golongan Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Mencabut
  1. KEPPRES No. 11 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya, ABRI Dan Golongan Karya Bukan ABRI
  2. KEPPRES No. 30 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Pakyat dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI
Download file:
KEPPRES NO 56 TH 1986.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1986
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum
Mencabut
  1. KEPPRES No. 3 Tahun 1982 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Dan Ketentuan Mengenai Masa Tenang
Download file:
KEPPRES NO 27 TH 1986.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 1986
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1987
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Download file:
KEPPRES NO 13 TH 1986.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 1985
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
Tatacara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon/Pemeriksaaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Serta Susunan, Tugas Dan Wewenang Panitia Pemeriksaan
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Tata Cara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Dan Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Serta Susunan, Tugas Dan Wewenang Panitia Pemeriksaan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Wewenang Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
  2. KEPPRES No. 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-Syarat Serta Ketentuan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
Download file:
KEPPRES NO 81 TH 1985.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 1985
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Download file:
KEPPRES NO 80 TH 1985.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 70 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Indonesia
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
  2. KEPPRES No. 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia
Mencabut
  1. KEPPRES No. 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Umum
Download file:
KEPPRES NO 70 TH 1985.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan