Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti, Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi kerja Aparatur Pemerintah Desa, perlu diatur Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti dan Pakaian Dinas untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor I
Tahun 2017;Peraturan Bupati Mempawah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Bupati Mempawah Nomor 70 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Hari Kerja dan Jam Kerja; Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; Pakaian Dinas;Atribut Pakaian Dinas; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
12 halaman peraturan dan 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 61 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 61 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUTON UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kembali terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 1);
-
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna
pemungutan retribusi daerah berdasarkan pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah, perlu ditetapkan Perangkat
Daerah sebagai pelaksana pemungutan retribusi daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perangkat Daerah Pemungut Retribusi
Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun
2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 8 Tahun 2019;
dprd - PIMPINAN - ANGGOTA - hak - KEUANGAN - ADMINISTRATIF
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2020/61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017; Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2017; Perbup No. 57 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 14 Tahun 2018
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 yang diubah adalah ketentuan Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2020
pedoman - pelaksanaan - program - jaminan - kesehatan - masyarakat
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2020/No.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat agar berjalan secara tertib maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; Perpees No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkes No. 5 Tahun 2018; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permensos No. 15 Tahun 2018; Perda Prov Jabar No. 4 Tahun 2013; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 39 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Tasikmalaya No. 21 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Dan Prinsip, Organ Pelaksana, Pemberi Pelayanan Kesehatan, Manfaat, Peserta Dan Kepesertaan, Mekanisme Pelaksanaan, Pengajuan Klaim, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
15 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2020
PERWALI Kota Yogyakarta No. 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Mengubah sebagian :
Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan persiapan untuk pelaksanaan masa tatanan normal baru terdapat kebutuhan akan adanya Pelayanan Test COVID-19 pada Pusat Kesehatan Masyarakat dari masyarakat maupun dunia usaha; b. bahwa Tarif Pelayanan Test COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur dalam Peraturan Walikota tentang Tarif Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan untuk yang kedua kalinya Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; 5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013.
Mengubah ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Lampiran I Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan apresiasi bagi tenaga pendukung yang terlibat langsung dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ), perlu di berikan intensif;
b bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian insentif bagi tenaga pendukung dalam pelayanan dan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 )
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_undang 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ).
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran
dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional, maka Peraturan Bupati Pati
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 perlu
disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No 60 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendes, PDTT No 11 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permende PDTT No 7 Tahun 2020; Permendes PDTT No 17 Tahun 2019; PMK No 61/PMK.07/2019; PMK No 205/PMK.07/2019; PMK No 101/PMK.07/2020; Perka LKPP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Pati No 6 Tahun 2015; Perda Kab Pati No 6 Tahun 2015; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perbup Pati No 94 Tahun 2018; Perbup Pati No 6 Tahun 2019; Perbup Pati No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Pati No 41 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Keempat Atas Perbup Pati No 6 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2020.
Ketentuan BAB II dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Pati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020
Nomor 41) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
