Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.783 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.06/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara
Download file:
PMK Nomor 98 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Mekanisme Pengelolaan Hibah
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
Mencabut
  1. PMK No. 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam Bentuk Uang
Download file:
2011 PMK 191.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Sistem Akuntansi Hibah
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
2011 PMK 230.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.08/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 129 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Abstrak
APBN Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 164/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman Atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
Mencabut
  1. PMK No. 219/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri
Download file:
PMK Nomor 199 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.08/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 245 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 Tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah
Mengubah
  1. PMK Nomor 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah
Download file:
2011 PMK 20.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Pemberian Pinjaman Pemerintah dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pusat Investasi Pemerintah
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 89 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Penyelesaian Backlog Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang Ineligible
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
2011 PMK 78.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.08/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 129/PMK.08/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional
Download file:
PMK Nomor 119 Tahun 2011.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan