PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD.2018/No.100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Luwu Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Ujian Dinas Untuk kenaikan Pangkat Sesuai Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi dan sebagai bentuk pemenuhan persyaratan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu mencabut Peraturan Bupati Luwu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 -
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai vfegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 112 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor
112).
Pasal 1
Pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
Nomor 21 Tahun 2017
NOMOR 100 TAHUN 2018
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 100, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 62035
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dani penyelenggaraan reklame yang transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan estetika kota dan perkembangan saat ini, Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, perlu diubah sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 9 Tahun 2014; Pergub No. 148 Tahun 2017
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame yaitu ketentuan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 9 huruf c, menghapus Pasal 10 huruf e, menghapus Pasal 11 huruf e, mengubah Pasal 12, menyisipkan Pasal 13A, mengubah Pasal 14, menghapus Bagian Ketiga Bab V, menghapus Pasal 15, mengubah Pasal 16, menghapus Pasal 17, 18, 19, mengubah Pasal 20, menghapus Pasal 21, mengubah Pasal 23, menyisipkan Pasal 34A, merubah Pasal 37, merubah Pasal 39, merubah Pasal 45, merubah Pasal 50, merubah Bagian Ketiga BAB X, merubah Pasal 57, menghapus Pasal 58 ayat (2), mengubah Pasal 66, Pasal 67, menyuisipkan Bab XIA, Pasal 69A, 69B, 70A, dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2021.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
25 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga di Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa guna ketertiban pengelolaan keuangan di desa main»
perlu memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta
output yang dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan
telah memperhitungkan tingkat kemahaîan serta kondisi
geografis suatu Desa; bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa, Kepala Desa menyusun
Standar Satuan Harga di Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga di Desa Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Standar Satuan Harga di Desa
Bab IV Tata Cara Penyusunan Standar Satuan Harga
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
117 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PRESERVASI ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Untuk menjamin keselamatan arsip
sebagai tanggung jawab daerah bagi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta menindaklanjuti Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman
Preservasi Arsip Statis, maka perlu adanya
preservasi arsip statis dan untuk tertib administrasi dan
kepastian hukum dalam melaksanakan
preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi
tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016 .
Ketentuan ini mengatur tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi. Terdiri dari 3 Bab dan 7 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
46 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP); bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian operasional kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur demi meningkatkan kualitas pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; II.Standar Operasional Prosedur; III. Prosedur Pelayanan; IV. Evaluasi dan Pelaporan; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 100 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bantul No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD.2022/NO.100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) dan
Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8
Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penerapan Sanksi Administratif bagi Anggota Bamuskal yang Melanggar Larangan; Musyarawah Bamuskal; Tata Laksana dan Hak Menyatakan Pendapat; Penyusunan Berita Acara Musyawarah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
Jumlah Halaman: 36 HLM; Lampiran: 12 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 100 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
ABSTRAK:
Untuk menyamakan persepsi bagi aparat pemerintah daerah dalam membuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang responsif gender dengan pendekatan sistem penganggaran berbasis kinerja, maka diperIukan petunjuk tekhnis agar Perangkat Daerah mampu mengimplementasikan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam upaya mengatasi kesenjangan gender dan mewujudkan keadiIan dan kesetaraan gender. Untuk melaksanakan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan U No.9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2018.
Dalam Perbup ini diatur mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur juga mengenai Tujuan PPRG, Prinsip dan Katagori ARG, Sasaran dari pedoman PPRG yakni para perencana PD dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten. Selian itu, diatur pula mengenai Sinkronisasi perencanaan penganggaran dan kerangka PPRG dalam siklus anggaran kinerja, mekanisme penyusunan PPRG, serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan ini yang dilakukan oleh PD terkait.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa
perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014
tentang Alokasi Dana Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor
12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015
tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 13).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Pati Nomor 13 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
31 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, maka perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENEKS/PER/I/2011; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 279/MENKES/IV/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut , Berisis Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Dan Jenis Pelayanan
4. Prosedur Pelayanan
5. Evaluasi Dan Pelaporan
6. Pembinaan Dan Pengawasan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
