Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa pendelegasian tahapan persiapan pengadaan tanah oleh Bupati/Walikota mendasarkan pada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah;
b. bahwa untuk terselenggaranya tertib administrasi dan mensinergikan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan suatu petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Purbalingga;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, ruang lingkup, persiapan pengajuan penetapan lokasi, tata cara penetapan lokasi, biaya operasional dan biaya pendukung, pengawasan, pelaporan dan evaluasi dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Standarisasi IndekBiaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 70 Tahun 2018
PERBUP Kab. Karawang No. 380 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan barang/jasa Pemerintah Melalui Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang sebagian atau seluruhnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing sehat, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan tata nilai pengadaan secara tertib administrasi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 106 Tahun 2007, Perpres No. 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018, dan Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006
Ketentuan Umum; Asas, Maksud dan Tujuan; Persiapan Pengadaan; dan Persiapan Pemilihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 66 Tahun 2018
kode etik layanan pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten boalemo
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2018/No.741
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo diperlukan Layanan Pengadaan yang transparan dan akuntabel serta menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang baik.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Boalemo No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2011; Perbup Boalemo No. 54 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang kode etik layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang nilai dasar dan tujuan, prinsip dan etika pengadaan, komisi etik, penanganan pelanggaran kode etik, tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terlapor, penegakan sanksi, serta alur kerja penanganan kasus oleh komisi etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/jasa Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika tertentu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah perlu dikelola oleh personil yang dapat menjaga kredibilitasnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip pengadaan barang dan jasa, kode etik, komite etik, penanganan pelanggaran kode etik, tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terlapor, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggpta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan mengenai
standar satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
Terdiri dari 6 pasal, 3 bab yaitu ketentuan umum, pakaian dinas dan atribut, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
mengatur mengenai standar satuan harga pakaian dinas bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bandung
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan
akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Banjar, perlu menetapkan Sistem Administrasi Pengadaan
Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun
2016.
Peraturan ini memuat tentang Sistem Administrasi Pengadaan
Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Banjar, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Prosedur Bagi Pengguna Aplikasi; Hak dan Tanggung Jawab PPK, Pejabat Pengadaan, POKJA, Petugas Layanan dan Administrator; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 60 Tahun 2018
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN SORONG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai;
b. bahwa sesuai Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sorong.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sorong Nomor 3 Tahun 2015; dan Perda Kab. Sorong Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Tugas dan Fungsi; Tanggung Jawab; Karier dan Honorarium; Tata Kerja; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
-
-
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
