Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2019;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
34 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya benturan kepentingan; bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan pedoman yang membantu unit kerja dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menangani benturan kepentingan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Pendayagunaan Apratur Negera Dan Biroksasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Pendayagunaan Apratur Negera Dan Biroksasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; Pearturan Dearah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 65 Tahun 2018
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2018/No.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa besaran Dana Desa Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.07/2017tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 6 Th 2014; PP No 43 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 47 Th 2015; PP No 60 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 8 Th 2016; Perpres No 129 Th 2018; Permenkeu No 50/PMK.07/2017 yg telah diubah dg Permenkeu No 121/PMK.07/2018; Permendagri No 20 Th 2018; Perda Kab Lebak No 1 Th 2015; Perda Kab Lebak No 9 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Penetapan Rincian Dana Desa; 3. Penyaluran Dana Desa; 4. Penggunaan Dana Desa; 5. Pelaporan Dana Desa; 6. Sanksi; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Tidak Diketahui Penanggung Pajaknya
ABSTRAK:
Menindaklanjuti LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 06.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Yang Tidak Diketahui Penanggung Pajaknya.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 137 Tahun 2000; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. HSU No. 9 Tahun 2012; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 19 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Tidak Diketahui Penanggung Pajaknya yang terdiri dari 5 Bab dan 9 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 65 Tahun 2018
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 38 Tahun 2018; Perda Kab. Sorong Nomor 3 Tahun 2015; dan Perda Kab. Sorong Nomor 13 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
-
-
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi
dan multisektor dengan beragam karakteristik yang
harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat,
martabat, dan hak asasi manusia serta dapat
menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum; bahwa dalam rangka menanggulangi masalah
kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu
disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis,
efisien, dan efektif, serta terkoordinasi dan terpadu,
sehingga dapat mewujudkan visi Kabupaten Hulu Sungai
Tengah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT HULU SUNGAI
TENGAH YANG AGAMIS, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN
BERMARTABAT”
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Gerakan
Terpadu Pengentasan Kemiskinan
Undang-undangnomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; .Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; .Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; .Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
50/HUK/2013; Peraturan Daerah KabupatenHulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor9 Tahun 2017
Peraturan Ini Mengatur Tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, Yang Terdiri Atas :
1. Ketentuan Umum; 2. Azas Dan Tujuan; 3. Indikator Dan Kriteria Penentuan Kemiskinan; 4. Pendataan Penduduk Dan Keluarga Miskin; 5. Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan; 6. Program Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan; 7. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 8. Tugas Dan Wewenang; 9. Kelembagaan Dan Mekanisme Kerja; 10. Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha; 11. Pembiayaan; 12. Pengawasan Dan Pengendalian; 13. Larangan; 14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kab Boyolali No 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu mengubah Perbup Boyollai No 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kab Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perbup Boyolali tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kab Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 1983; UU no 28 Tahun 2009; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 4 Tahun 2007; Perda Kab Boyolali No 7 Tahun 2011; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 11 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3 dan perubahan pada Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 65 Tahun 2018
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 223);
8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Takalar Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 –
2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor
07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun
2016 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 05 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 48 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan Kabupaten Takalar;
12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 65
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Juncto Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kota Probolinggo untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran- pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA- SKPKD) yang telah disahkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 16);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 123);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017
Nomor 127) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 51);
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan dan ruang lingkup disusunnya Peraturan Walikota ini;
3. Perencanaan;
4. Pelaksanaan;
5. Pengendalian;
6. Evaluasi;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
