Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian operasional kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
3 halaman; 27 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 170 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 170, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian
hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan
keuangan desa, teLal diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan KeuanBan Desa; ba-hwa sejalan dengan perkembangan keadaal
dan kebutuhan dalam pengaturan pengelolaan
keuangan Desa, maka peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
diubah; bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan
hukum perubahan sebagaimala dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbal.rgan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b da.rr huruf c, perlu menetapkan Peraturar Bupati tentarg Perubahal atas Peraturan Bupati purworejo
Nomor 86 Tahun 2018 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada angka 48 Pasal 1, ayat (3) Pasal 10, ayat (3) Pasal 27, ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 dan penyisipan ayat (1a), perubahan pada Pasal 29, ayat (1) Pasal 30, ayat (1) Pasal 31, ayat (2) dan ayat (6) Pasal 37 dan penyisipan ayat (3a) dan ayat (3b), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 82, ayat (1) Pasal 40 dan penghapusan ayat (3) dan ayat (5), penyisipan Pasal 40a dan Pasal 40b, perubahan ayat (3) Pasal 42, ayat (1) huruf c Pasal 50 dan penyisipan ayat (5a), perubahan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 51 dan penyisipan ayat (2a), perubahan ayat (1) huruf a Pasal 68, dan Pasal 83.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 diubah.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 170 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ngada dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan tugas umum Pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang terintegritas dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permenpan RB No. 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup dan Jenis Pelayanan; IV. Prosedur Pelayanan; V. Evaluasi dan Pelaporan; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
7 halaman; 32 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 170 Tahun 2009
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStruktur OrganisasiStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama
Mencabut :
Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 170, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 166
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2007, telah diatur mengenai Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Forum Kerukunan Umat Beragama;
b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat paerah, Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2007 sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 39 Tanun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; undang-undang Nomor 29 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006; Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan tugas, keanggotaan, struktur organisasi, Dewan Penasihat, tata kerja, serta pembiayaan FKUB.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2009.
mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama
12 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik (Good Governance) diperlukan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu melalui
implementasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya; bahwa salah satu implementasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah melalui penerapan tata naskah dinas berbasis teknologi informasi; bahwa penerapan tata naskah dinas berbasis teknologi
informasi atau tata naskah dinas elektronik akan mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, dan
produktivitas kerja serta dapat mewujudkan tertib administrasi naskah dinas dan kearsipan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perlu suatu landasan hukum untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Sasaran;
4. Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik;
5. Sarana dan Prasarana;
6. Sumber Daya Manusia;
7. Sistem Pengamanan;
8. Pembinaan;
9. Pengelolaan Aplikasi TNDE;
10. Pengecualian TNDE; dan
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 171 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan stimulan kepada
masyarakat dalam mengikuti pendidikan formal dan nonformal serta mendukung Visi Misi Bupati Tanah Laut
Tahun 2018-2023 yaitu Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi (Berinteraksi) maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa; bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan budaya, lingkungan, kebangsaan, masa depan serta berwatak demokratis dan berjiwa mandiri; bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan bantuan beasiswa, lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, maka dipandang perlu menyusun pedoman mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan beasiswa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, Dan Mahasiswa (Bidang Agama), berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Sasaran;
4. Pelaksanaan;
5. Seleksi;
6. Pembiayaan;
7. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Beasiswa;
8. Force Majeure;
9. Pembatalan Bantuan Beasiswa;
10. Penganggaran, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban;
11. Format Dokumen Bantuan Beasiswa; dan
12. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 171 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 171, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 171 Seri E Nomor 101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa anggarar pendapatan dan belanja desa
sebagai dasar pengelolaan keuangan desa, harus
dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilalukan dengan tertib dan
disiplin arggaran; bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
proses perencanaan, pengangga.ran dan
pelalsanaan anggaran pendapatan dan belanja
desa tahun anggaran 2022 agar dapat bedalan
tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, perlu disusun standar biaya umum
desa di Kabupaten Purworejo: bahwa untuk memberikan landasan hukum dan
tertib administrasi, penyusunan standar biaya
umum desa di Kabupaten Purworejo tahun
anggamn 2022 *bagaimalra dimaksud dalam
huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkal pertimbalgan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peratural Bupati tentang
Standa-r Biaya Umum Desa di Kabupaten
Purworejo Tahun f,nggaran 2022;
Undang-Undarg Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undarg Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Talun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam perencanaar dan penganggaran tahun anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 171 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu menyusun Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
4 halaman; 29 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 172 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 172, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 172 Seri E Nomor 102
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanalal ketentuan Pasal 31 ayat
(2) Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 20 Tahun
iotS tent^ng Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penrusunan Angga.ran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Ta-hun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang dasar
hukum dan pedoman bagi Pemerinta-h Desa dalam menyusun APB
Desa tahun anggaran 2022 dan ruang lingkupnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
36 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 173 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
