Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Secara Penuh Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kegiatan organisasi Korps
Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) perlu mengatur Pegawai
Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil tersebut
perlu menetapkan penyetaraan jenjang jabatan bagi Pegawai
Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Jabatan Bagi
Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
80/KEP/M.PAN/9/2003; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh serta Penyetaraan Jenjang Jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum RA Kartini Kabupaten Jepara (Hospital By Laws)
ABSTRAK:
bahwa Ruman Sakit Umum RA Kartini Kabupaten Jepara sebagai Instansi Pelayanan Kesehatan di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Jepara memerlukan pengaturan internal Rumah Sakit (Hospital by laws) untuk memperlancar hitungan dalam operasional manajemen Rumah Sakit: bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rurah Sakit (Hospital by laws);
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2001; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59b tahun1988; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Tujuan dan Filosofi RSU RA Kartini
Bab III Pemilik dan/atau Yang Mewakili (Governing Body)
Bab IV Pengawasan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2005.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuparen Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan ekonomi daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame, maka, Keputusan Bupati Pati tanggal 29 Mei 2001 Nomor 50 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam .Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan · Daerah Kabupaten Pali Nomor 21 Tahun 2002
PERBUP ini mengatur tentang Pajak Reklame, yang terdiri dari: reklame papan; reklame billboard/megatron; reklame kain/spanduk/umbul-umbul; reklame layar; reklame melekat (sticker/poster); reklame selebaran; reklame berjalan ; reklame udara ; reklame suara; reklame film/slide; reklame peragaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2005.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara No. 8 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Membantu Kelancaran Administrasi Dan Atau Sekretariat Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tahun Anggaran 2005 Telah Mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2005; Perda No. 1 Tahun 2004; Perda No. 11 Tahun 2005
Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan Keuangan, Tata Cara Pemberian Bantuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2005.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2005
URAIAN TUGAS - FUNGSI - KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS - PETUGAS ADMINISTRASI - PETUGAS OPERASIONAL - KETOMPOK JABATAN FUNGSIONAL - PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS - DINAS GUDANG FARMASI - DINAS KESEHATAN - KABUPATEN BATANG HARI
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2005/No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS, PETUGAS ADMINISTRASI, PETUGAS OPERASIONAL DAN KETOMPOK JABATAN. FUNGSIONAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kab. Batang Hari No. 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan maka perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Petugas Administrasi, Petugas Operasional, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Perpres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Batang Hari No. 10 Tahun 2004.
Perbup ini mengatur tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS, PETUGAS ADMINISTRASI, PETUGAS OPERASIONAL DAN KETOMPOK JABATAN. FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG HARI, meliputi Uraian Tugas dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2015.
Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Batang Hari No. 132 Tahun 1999 tentang Uraian Tugas Kepala, Urusan dan Sub Seksi pada Gedung Farmasi Kab. Daerah Tk. II Batang Hari divabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlmn;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2005
Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2005/7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.
Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
