Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame maka perlu diatur tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Reklame di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan tata cara penyelenggaraan reklame meliputi : Jenis reklame; OPD penyelenggaraan; Standar dan larangan penyelenggaraan reklame; Ketentuan penyelenggaraan reklame; Tata cara dan prosedur pengajuan izin; dan Pengawasan, pengendalian dan penertiban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
11 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 64, Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 64
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
ABSTRAK:
a. dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas;
b. komponen standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan riil serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
1. UU No. 28 Tahun 1999;
2. UU No. 45 Tahun 1999 jo UU No. 5 Tahun 2000;
3. UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008;
4. UU No. 17 Tahun 2003;
5. UU No. 1 Tahun 2004;
6. UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015;
7. PP No. 58 Tahun 2005;
8. Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011;
9. Perda Provinsi Papua Barat No. 4 Tahun 2007;
10. Perda Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016.
PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR IAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta lampirannya
-
11 hlmn
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemrintah Provinsi Jawa Tengah
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI - PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 64, BD.2018/NO.64
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan tambahan penghasilan pegawai telah ditetapkan Pergub Jateng No 43 Tahun 2015 tentang pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemprov Jateng sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub Jateng No 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub Jateng No 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lignkungan Pemprov Jateng; bahwa sehubungan dengan ditetapkannya PP No 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Pergub jateng no 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau tunjangan serta PP No 19 tahun 2018 tentang pemberian tunjangan hari raya dalam TA 2018 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau tunjangan, maka peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pergub tentang perubahan Keempat atas Pergub Jateng No 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lignkungan Pemprov Jateng;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 53 Tahun 2010; PP No 80 Tahun 2010; PP No 46 Tahun 2011; PP No 19 Tahun 2016; Perda Prov Jateng No 1 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Pergub Jateng No 43 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 64 Tahun 2018
Tunjangan Komunikasi Insentif - tunjangan Reses - Pimpinan dan Anggota DPRD - Dana Operasional - Ketua dan Wakil Ketua DPRD - Kabupaten Batang Hari - TA 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2018/NO.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari TA 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD Kab. Batang Hari, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kab. Batang Hari.
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Permendagri No. 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksnaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 20014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 3 tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011; Permendagri No. 62 tahun 2017; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Perda No. 5 Tahun 2006; Perda Nomor 11 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Batang Hari TA 2019, meliputi: Maksud dan Tujuan; Kemampuan Keuangan Daerah; Kemampuan Keuangan Daerah; Pemberian Tunjangan Komunikasi Insentif dan tunjangan Reses serta Dana Operasional; Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
11 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 64 Tahun 2018
Administrasi dan Tata Usaha NegaraLingkungan Hidup
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Dan Fungsi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertamanan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, Wilayah IV, Wilayah VII Dan Wilayah VIII Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Dan Fungsi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertamanan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, Wilayah IV, Wilayah VII Dan Wilayah VIII Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pertamanan Wilayah I, Wilayah II,
Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, Wilayah VI, Wilayah VII, dan
Wilayah VIII pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas,maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentangPencabutan Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis DinasPertamanan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV,Wilayah V, Wilayah VI, Wilayah VII, dan Wilayah VIII pada DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2016 dicabut.
3 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasn Korupsi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernu Aceh tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 11 tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; PP 53 Tahun 2010; Inpres 5 Tahun 2004, Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyampaian LHKPN, Unit Pengelola LHKPN, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
Peraturan Gubernur Aceh No. 26 Tahun 2016
-
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagimana telah diubah beberapa kalo terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tantang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Kedudukan Renja SKPK; BAB IV Sistematika Renja; BAB V Pengendalian dan Evaluasi; BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten kubu raya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
UU No.35 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.9 Tahun 2015, PP No.42 Tahun 2004.
Ketentuan Umum; Nilai Dasar PNS; Kode Etik PNS; Majelis Kode Etik; Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik; Sanksi; Pengendalian dan Pengawasan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018.
9 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 64 Tahun 2018
Perhitungan Penghasilan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2018/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perhitungan Penghasilan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga kontrak dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka perlu penghasilan tambahan bagi Tenaga Kontrak.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PERDA Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang perhitungan penghasilan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, kriteria, besaran penghasilan tambahan, biaya, pelaporan, monitoring, dan evaluasi serta ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati No. 530/29/IX/2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan bagi Tenaga Honor/Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
