Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 No. 790
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata Kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 21 ayat (5) Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu mengatur penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten/kota, Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung, Produsen Data, serta Sekretariat Satu Data dalam Peraturan Kepala Daeah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
UU No. 30 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 39 Tahun 2019.
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat 1
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13
Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, maka Perangkat
Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah
Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun
2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 63 Tahun 2022
dana penunjang operasional - bupati - wakil bupati
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2022/NO.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikan
gaji dan biaya operasional yang merupakan komponen Belanja
Bupati dan Wakil Bupati; bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Belanja Bupati dan
Wakil Bupati telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 78
tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang
Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun
Anggaran 2022; bahwa dengan adanya penambahan nominal Belanja Dana
Operasional KDH/WKDH, Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional
Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2022 perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Dana
Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang
Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Magelang Nomor 78 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan ayat (1) Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 63 Tahun 2022
perubahan peraturan - road map - reformasi birokrasi - pemerintah daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut atas asistensi Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan oleh Kemenenterian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun
2020-2024 perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 37 Tahun 2013; dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan lampiran pada Peraturan Bupati Bulungan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 38)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 38) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Peraturan ini terdiri dari 62 halaman (Batang Tubuh hal 1 s.d. 3; Lampiran hal 4 s.d. 62)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk melaporkan kekayaannya. sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu mengatur tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yaitu meliputi Ketentuan Umum, Wajib Lapor LHKPN, Penyampaian LHKPN, Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Indramayu serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini di daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 61 Tahun 2011; Permendagri No. 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 46 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Indramayu No. 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Indramayu No. 11 Tahun 2015; Perda Kab. Indramayu No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Indramayu No. 8 Tahun 2021; Perbup Indramayu No. 49 Tahun 2022; Perbup Indramayu No. 27 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan Serta Fungsi Kewaspadaan Dini Di Daerah, Kewaspadaan Dini Di Daerah, Pembinaan Pengawasan Dan Pelaporan, Pendanaan, Pengajuan Bantuan Keuangan, Penyaluran Bantuan Keuangan, Penggunaan Bantuan Keuangan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Bumisari Dalam Kecamatan Mantewe
ABSTRAK:
Bahwa untuk melakaanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Peraturan Nomor 43 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Bumisari dalam Kecamatan Mantewe.
Dasar Hukum : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; ndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2028; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 20 tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupataen Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu bomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BUMISARI DALAM KECAMATAN MANTEWE.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA;
PENGANGKATAN PENJABATA KEPALA DESA PERSIAPAN;
TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN;
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN;
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA PERSIAPAN;
HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN;
PENDANAAN DESA PERSIAPAN;
PEMBINAAN DAN PEGAWASA DESA PERSIAPAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Serudung Dengan Desa Tanjung Seloka Utara Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hatas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Tanjung Serudung dengan Desa Tanjung Seloka Utara Kecamatan Pulaulaut Selatan Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/19/KD-TSD/2022 dan Nomor 146.3/81/KD-TSU/2022 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru. Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Serudung dengan Desa Tanjung Seloka Utara Kecamatan Pulaulaut Selatan Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat tentang : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA TANJUNG SERUDUNG DENGAN DESA TANJUNG SELOKA UTARA KECAMATAN PULAULAUT SELATAN KABUPATEN KOTABARU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 63 Tahun 2022
pedoman - audit - kinerja - di - lingkungan - inspektorat - kabupaten - ciamis
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD 2022/63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan bahwa Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui Audit kinerja yang merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, penilaian program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diatur dengan Peraturan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah BPKP Nomor PED-09/D3/04/2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko, dan perlu mengatur Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2022, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 67 Tahun 2021.
Maksud disusunnya Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Ciamis adalah untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang audit kinerja kepada seluruh Aparat Pengawas Internal di Inspektorat Kabupaten Ciamis dan Organisasi Perangkat Daerah dan Tujuan penyusunan Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Ciamis adalah sebagai sebagai petunjuk/acuan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Ciamis dalam melakukan audit kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Ciamis, Ruang lingkup audit kinerja pada pedoman umum ini adalah area pengawasan berupa program strategis/program prioritas yang memiliki risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2022.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 63 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sukamara No. 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang proporsional, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perhubungan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sukamara
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan dan Susunan Organisasi; 3. Tugas dan Fungsi; 4. Unit Pelaksana Teknis; 5. Kepegawaian dan Eselon; 6. Tata Kerja dan Pelaporan; 7. Ketentuan Lain-lain; 8. Ketentuan Peralihan; dan 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2022.
Mencabut sebagian Peraturan Bupati Sukamara Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sukamara
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
