Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Bagian Infrastruktur dan Pengadaan Barang/ Jasa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/ jasa daerah yang efektif, efi.sien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik sebagai perilaku pejabat struktural dan fungsional; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Infrastruktur dan Pengadaan Barang/ Jasa
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007; dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2014.
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa; III Kode Etik: IV Komite Etik; V Pemeriksaan dan Keputusan; VI Sanksi; VII Sekretariat; VIII Keuangan; IX Ketentuan Lain-Lain; X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
Terdiri dari 10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggerang
ABSTRAK:
a. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pembayaran untuk transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, maka peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah untuk disesuaikan.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Intruksi Presiden No. 10 Tahun 2016; Permenkeu No. 190 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda kabtang No. 02; Perda Kabtang No. 11 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Bupati tangerang Nomor 13 tahun 2018
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Wilayah yang Belum Terdapat Penyalur
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin ketertiban, kestabilan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Kabupaten Kubu Raya, perlu diatur pembagian wilayah sub penyalur, jasa serta ongkos angkut disesuaikan dengan jarak tempuh dan kebutuhan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.22 Tahun 2001, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No.6 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Penunjukkan Sub Penyalur; Persyaratan Sub Penyalur; Jasa dan Ongkos Angkut; Tanggung Jawab Sub Penyalur; Alokasi Untuk Sub Penyalur; Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
7 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
rangka tertib sistem prosedur penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, dipandang perlu adanya pedoman penyusunan stándar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
UU No 26 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 74 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016
dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan dan/atau aktivitas yang bersifat rutin dan berulang- ulang bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2018
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD 2018/NO. 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung terselenggaranya penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang lebih realistis, jelas, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018; Peraturan Bupati Malinau Nomor 181 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Malinau Nomor 202 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
Peraturan ini mengenai penilaian kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Peraturan ini mencakup penilaian kinerja OPD; tim penilai kinerja OPD; hasil dan model penelitian kinerja OPD. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dengan memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga diharapkan dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih baik dan efisien.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2018
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD 2018/NO 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bulungan secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan Aparat Pengawasan yang memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabilitas, mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat Pengawasan perlu adanya aturan kode etik sebagai landasan perilaku dalam menjalankan tugas pengawasan, dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten
Bulungan.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP No 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
9 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
Peraturan ini mengenai pedoman dan standar etika yang harus diikuti oleh aparat pengawas intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bulungan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparat pengawas dapat menjalankan tugas mereka secara profesional, adil, dan sesuai dengan standar etika yang tinggi, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia serta mencegah terjadinya praktek suap di dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi yang efektif dan efisien serta transparan; bahwa penerapan pengendalian gratifikasi dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat, Pegawai Negeri, atau Penyelenggara Negara dalam menyampaikan laporan gratifikasi, meminimalisir konflik kepentingan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: penerapan pengendalian gratifikasi; tata cara pelaporan gratifikasi dan penetapan status gratifikasi; perlindungan hukum dan penghargaan; dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
13 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2018
Perubahan-atas-Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016-tentang-Piagam Pengawasan Internal-di-Lingkungan Pemerintah-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2018/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 21 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 23 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 32 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan pada lampiran I Piagam Pengawasan Internal dan Lampiran II Penjelasan/ Suplemen Piagam Audit Intern APIP pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Auditor dan Pengawasan Penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Melawi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah pasal 52 ayat (3) bahwa kode etik aparat pengawasan intern pemerintah diususn oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pedoman yang ditetapkan pemerintah, maka inspektorat kabupaten Melawi berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan simultan kepada aparaturnya khususnya terhadap para auditor dan pengawasan penyelenggara urusan pemerintah daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.34 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, permendagri No.64 Tahun 2007;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Obyek Kode Etik; Ruang Lingkup; Kode Etik; Sanksi; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
