Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Fisik
ABSTRAK:
bahwa Analisis Standar Belanja Fisik sebagai wujud
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan
dan penggunaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara
efektif dan efisien dalam pembangunan masyarakat beserta
infrastrukturnya yang bertujuan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
bahwa dalam rangka
penilaian kewajaran atas beban kerja atau
biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah, diperlukan Analisis Standar Belanja
Fisik yang mengacu pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan
Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, maka Analisis Standar Belanja ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa untuk mengakomodasi perubahan pada analisis harga
satuan pekerjaan bidang umum, analisis harga satuan
pekerjaan bidang sumber daya air, analisis harga satuan
pekerjaan bidang bina marga, serta analisis harga satuan
pekerjaan bidang cipta karya dan perumahan agar dapat
mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan fisik
atau konstruksi dalam mencapai tujuannya, maka Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Standar
Belanja Fisik sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Analisis Standar Belanja Fisik, Pengendalian dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2022 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan
kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak
huni dan sehat bagi keluarga miskin di Kabupaten
Purbalingga, maka perlu dilaksanakan kegiatan
Pembangunan Baru dan Rehabilitasi rumah yang tidak
layak huni; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu
mengatur Bantuan Sosial kegiatan Pembangunan Baru
dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten
Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan
Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29/PRT/M/2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Lokasi dan Alokasi, Kriteria dan Penerima PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH, Anggaran, Jenis Kegiatan dan Swadaya Masyarakat, Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kegiatan, Tata Cara Pengajuan Usulan dan Pencairan Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
desa, maka Pemerintah Desa sebagai unit
pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung
dengan masyarakat desa perlu didukung dana
transfer ke desa; bahwa untuk menyesuaikan dinamika
perkembangan pemerintahan desa, perlu
mengoptimalkan pelaksanaan dana transfer ke Desa
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
desa; bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas Dana Transfer Ke Desa, Maka
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023
Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke
Desa Tahun 2024, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023
Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke
Desa Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 27.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 21 Tahun 2024
TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD.2024/NO.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paul 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 79 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penggunaan KKPD, Pengelola KKPD, UP KKPD, Pengajuan/penerbitan/penggunaan KKPD, pelaksanaan pembayaran dengan KKPD, dan monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
18 Halaman; Lampiran 7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan dan Penurunan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
a. bahwa Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi dan terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya, sehingga perlu percepatan dan penurunan Stunting yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui Konvergensi Stunting;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, rencana aksi nasional penurunan Stunting dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, oleh Provinsi, Pemerintah kementerian/lembaga, Pemerintah Desa Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Percepatan dan Penurunan Stunting;
c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting Terintegrasi, belum mengakomodir semua kebutuhan Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting serta menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu di ganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan dan Penurunan Stunting Terintegrasi;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023;
Percepatan dan Penurunan Stunting Terintegrasi dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; STRATEGI, SASARAN DAN PILAR
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; PENDEKATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; KEWENANGAN DESA/KELURAHAN; PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN; PERAN MASYARAKAT; PENDANAAN; PENGHARGAAN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentun Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022;
STANDAR HARGA SATUAN dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; MAKSUD DANTUJUAN; PENETAPAN SHS; SHS; SBU; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2024.
7 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2024
Perbup Kab. Purbalingga No. 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024; bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatankegiatan
yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu mengubah
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar
Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 diubah.
56 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal
ABSTRAK:
bahwa pendidikan keagamaan merupakan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa,
dan berakhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat
Kabupaten Wonosobo yang maju dan beradab berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan serta
untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat
pengabdian Guru Keagamaan Nonformal yang telah turut
berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,
perlu memberikan insentif; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum dalam penyelenggaraan pemberian Insentif Guru
Keagamaan Nonformal, perlu menyusun Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif
Guru Keagamaan Nonformal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Penerima Insentif, Tata Cara Pemberian Insentif, Bentuk dan Besaran Insentif, Pembiayaan, Pelaporan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan daerah dilalcukan secara
tertib, bertanggrung jawab clan taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka
mendulcung terwujudnya tujuan negara sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa penerapan standar harga satuan sebagai bagian
dan i pengelolaan keuangan daerah dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan
secara tertib, bertanggung jawab dan taat pada ketentuan
peraturan pemndang-undangan guna mendukung
terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih; bahwa guna mendukung kegiatan pada perangkat daerah
serta memenuhi kebutuhan penyesuaian ketentuan
peraturan pemndang-undangan, maka Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga
Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
Tahun Anggaran 2024 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam humf a, humf b, dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Tabel 1.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, perubahan Lampiran III dan perubahan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2023 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 20 Tahun 2024
PERBUP Kab. Lebak No. 46 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Tahun 2024 Nomor 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Keputusan Gubemur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang
Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, maka perlu melakukan perubahan Lampiran pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Perpres No. 57 Tahun 2024;
Permendagri No. 70 Tahun Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lebak No.9 Tahun 2023; perbup Lebak Nomor 46 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Lebak Nomo 8 Tahun 2024; Perbup Lebak No. 97 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Lebak No. 19 Tahun 2024; Perbup Lebak No. 104 Tahun 2023.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
