Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019 - 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019-2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 ; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 ; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Rencana Aksi Multisektor, Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi, Pemantauan dan Evaluasi terkait Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019 - 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Pendidikan dan pelatihan bagi Pimpinan dan anggota DPRD dipandang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan wawasan untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD sebagai pejabat daerah.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan dinas dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan tekhnis
dan biaya pendidikan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014.
Perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan meliputi di dalam dan di luar daerah, yaitu pendidikan dan pelatihan formal; diklat kepemimpinan; kursus; bimbingan teknis; workshop; magang; kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh partai politik; dan Seminar dan loka karya.
Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya perjalanan dinas yang meliputi: biaya transportasi; uang harian; biaya penginapan; biaya kontribusi/setoran yang besarannya sesuai dengan tarif penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Besaran biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjarmasin mengacu kepada Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 11 Tabun 2016 tentang Tarif Biaya Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Serta Tunjangan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 63, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Optimalisasi Kegiatan Dan Penanganan Pengunjung Di Tempat-Tempat Wisata Pada Hari-Hari Tertentu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat wisata dan penanganan pengunjung di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Optimalisasi Kegiatan dan Penanganan Pengunjung di Tempat-tempat Wisata pada Harihari Tertentu.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
PP No. 27 Tahun 2014; Keppres No. 25 Tahun 1995; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.13/PW.007/MKP/05; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 34/ HM.001/ MKP/ 2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 dan 42 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 24 Tahun 2012; Pergub No. 269 Tahun 2016; Pergub No. 321 Tahun 2016; Pergub No. 322 Tahun 2016; Pergub No. 323 Tahun 2016; Pergub No. 324 Tahun 2016;
Pergub No. 327 Tahun 2016; Pergub No. 328 Tahun 2016; Pergub No. 329 Tahun 2016; Pergub No. 401 Tahun 2016;
Pergub No.160 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No.186 Tahun 2017; Kepgub No. 475 Tahun 1993; Kepgub No. 792 Tahun 1997; Kepgub No.14 Tahun 2004.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kegiatan dan penanganan pengunjung di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi antara para petugas di lapangan dalam rangka kelancaran kegiatan dan penanganan pengunjung di tempat-tempat wisata pada hari-hari tertentu.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 63 Tahun 2018
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Banyumas No. 73 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata - KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2018/NO.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya pembentukan UPTD pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata. Dalam peraturan bupati ini memuat tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
77 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Peerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021, maka perlu adanya perubahan Rencana Startegis Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2014;Perda Kota Pekalongan No 15 Tahun 2009; Perda Kota Pekalongan No 30 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016; Perda Kota Pekalongan No 9 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Psal 5 ayat (1) tentang sistematika perubahan kedua renstra PD Tahun 2016 - 2021 dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
ABSTRAK:
rEFORMASI BIROKRASI MENCAKUP PEMBENAHAN STRUKTURAL, PROSEDURAL, KULTURAL DAN ETIKA BIROKRASI.
UU No 2 Th 1993; UU No 25 Th 2009; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 42 Th 2004; PP No 53 Th 2010; Perpres No 81 Th 2010; Permenpan No PER/01/M.PAN/01/2007; Permenpan no 11 Th 2015;
Permenpan No 10 Th 2011; Permenpan No 39 Th 2012; Perda Kota Tangerang No 1 Th 2013; Perda Kota Tangerang No 10 th 2014 telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 10 th 2017; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016.
Menetapkan pedoman evaluasi pelaksanaan Pembangunan budaya kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/
PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana
Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian
Dana Desa Setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengalokasian, mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa, prioritas penggunaan dana desa, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
61 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Perda Kab Boyolali No 5 Tahun 2012 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 1983; UU No 14 Tahun 2002; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 65 Tahun 2001; PP No 58 Tahun 2005; PP No 91 Tahun 2010; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 4 Tahun 2007; Perda Kab Boyolali No 7 Tahun 2011; Perda Kab Boyolali No 5 Tahun 2012; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan pengurangan atau oenghapusan sanksi administratif, tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
