Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 116, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 116
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum (SBU) Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan lebih efisien dan efektif, perlu menetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggara
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan i Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 03); 27. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II STANDAR BIAYA UMUM
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
49
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, serta dalam rangka keseragaman dan tertib administrasi pembentukan produk hukum di Desa, perlu pedoman dalam Penyusunan Produk Hukum di Desa secara terencana, terpadu, dan sistematis; bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa Kabupaten Karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 116 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai pengelolaan Air Minum Banajarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan air minum merupakan salah sam
sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
guna menjamin kepastian pelayanan yang berrnutu
sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menjangkau
seluruh lapisan masyarakat dapat berjalar» lebih tertib
sesuai dengan persyaratan; bahwa untuk memenuhi persyaratan adrninistrasi Bad-an
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Pengelolaan Air Minum fUPTD-BPAM) Banjarbakula
pada Dinars Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinai Kalimantan Selatan, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ('9 Tahun 20]8
tentang Badan Layanan Urnum Daerah (BLUD), maka
perlu diatur Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan Sf)bagairnana
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minima]
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknie
Daerah Balai ,I'engelolaan. Air Minum (UPTD~BPAM)
:Banjaibakula.pada.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
Pasal 18 aya.·t (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu'bUk
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang, Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nemer 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubenur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 .
Peraturan Gubenur Provinsi Kalimantan Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan berisi tentang: Ketentuan Umum; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 116 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
Perangkat Daerah dan perbaikan berkelanjutan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan
publik, perlu dilakukan audit kinerja berbasis risiko;
bahwa audit kinerja berbasis risiko berfungsi untuk
mengevaluasi sistem, pengelolaan program dan kegiatan
Perangkat Daerah sehingga ·dapat memberikan nilai
tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko,
penguatan pengendalian dan optimalisasi kinerja
Pemerintah Daerah; bahwa untuk memberikan pedoman dan menjamin
kepastian hukum kepada semua pihak dalam
melaksanakan audit kinerja berbasis risiko sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu disusun pedoman audit
kinerja berbasis risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis
Risiko;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan BUpati ini mengatur tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko yang digunakan sebagai pedoman
bagi APIP pada Inspektorat Daerah agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sesuai standar Audit dalam melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 116 Tahun 2018
PEDOMAN PENGELOLAAN, PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI KABUPATEN KAUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 116, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 681
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan, Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Pengoptimalan pengelolaan dalam pengumpulan dan penditribusian zakat, infaq dan shadaqah yang transparan, efektif dan akuntabel.
UU NO 9 TAHUN 1967
UU NO 3 THUN 2003
UU NO 33 TAHUN 2004
UU NO 23 TAHUN 2011
UU NO 23 TAHUN 2014
PP NO 14 TAHUN 2014
PERMENDAGRI NO 80 TAHUN 2015
PERDA NO 12 TAHUN 2016
Maksud, Tujuan dan Sasaran
Penggolongan Zakat dan Penerima Zakat, Infaq dan Shodaqah
Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shodaqah
Perhitungan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shodaqah
Pendayagunaan Zakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 116 Tahun 2020
pedoman - klasifikasi - arsip - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 116, BD 2020/116
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (3) PP No. 28 Tahun 2012 Dan Klasifikasi Arsip sebagaimana di maksud pada pertimbangan huruf a, harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perpu, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas Perbup Bekasi No. 48 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perkep Arsip Nasional RI No. 19 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2014; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2020; Perbup No. 48 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Klasifikasi Arsip Kode Klasifikasi Arsip dan Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 116 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 116, BD Tahun 2021 No. 116
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang
dalam tahapan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten
yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar dapat
dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan,
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab
serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat, perlu menetapkan Standar Satuan Harga
dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya
Umum Desa Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan
setiap unit barang/jasa yang berlaku di Desa. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan
setiap unit non barang/jasa yang berlaku di Desa.
SSH dan SBU yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2021 tentang Standar Satuan
Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
362 hlm beserta Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021
PERWALI Kota Bandung No. 39 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan wali kota bandung nomor 116 tahun 2021 tentang pedoman penilaian kinerja pegawai
PERWALI Kota Bandung No. 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan dan menyelenggarakan penghitungan kinerja dan pemberian tunjangan kinerja secara berkeadilan dan terukur sesuai dengan pencapaian target kinerja secara individu maupun secara institusional diperlukan pedoman penilaian kinerja pegawai Dan pedoman penilaian kinerja pegawai telah diatur dengan Perwali Bandung No. 82 Tahun 2020 namun dalam perkembangannya telah terbit Permen PAN & RB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS maka perlu menetapkan Perwali tentang Penilaian Kinerja Pegawai.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PAN & RB No. 8 Tahun 2021; Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No. 27 Tahun 2012; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penilaian Kinerja, Mekanisme Penilaian Kinerja, TP-PNS, Komponen Pengurang TP-PNS, Pendanaan, Larangan, Keberatan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
67 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 116 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya tertib adminitrasi, akuntabilitas dan transparasi pelaksaan penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PEER- 13/PB/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2019, perlu ada pengaturan khusus tentang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Akhir Tahun Anggara 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Dearah Akhir Tahun Anngaran 2019
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Dearah Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 91 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 115 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Penerimaan Daerah
3. Pengeluaran Daerah
4. Penyelesaian Uang Persediaan
5. Pengesahan SP3B BLU Triwulan IV, SP2HL/SP4HL, Dan MPHL-BJS
6. Penyelesaian Sisa Pembayaran Pekerjaan
7. Ketentuan Lain-Lain
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
45 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
