Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Janji Marapot Dengan Desa Pananggangan, Desa Huta Rihit, Desa Sipinggan Lumbansiantar, Desa Nainggolan, Kelurahan Parhusip III Kecamatan Nainggolan dan Desa Sipira Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), untuk meningkatkan kinerja Aparatur.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2007; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 53 Th 2010; PP No 18 Th 2016; Perpres No 81 Th 2010; Permenpan No PER/01/M.PAN/01/2007; Permenpan No 10 Th 2011; Permenpan No 39 Th 2012; Permenpan No 11 Th 2015; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; 3. Pelaksanaan; 4. Pembiayaan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 61 Tahun 2018
PEDOMAN - PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF - PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2018/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah, maka diperlukan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan arsip inaktif berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh dan menyeluruh;
Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan arsip inaktif di lingkungan pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No. 54 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Per Kepala Anri No. 30 Tahun 2016; Perda No. 15 Tahun 2013; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016; Perbup No. 55 Tahun 2017.
Perbup Ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Ruang Lingkup; Pemeliharaan; Penggunaan Arsip Inaktif; Sarana dan Prasarana Kearsipan; Sumber Daya Manusia Kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
13 hlm.; Lampiran 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup sehat melalui tindakan
promotif dan preventif, maka perlu dilakukan pembangunan
kesehatan yang digerakan oleh seluruh komponen masyarakat
dalam berperilaku hidup sehat secara partisipatif, terencana,
sistematik, terpadu dan menyeluruh;
b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan
dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan
produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan
pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka diperlukan pedoman
umum pelaksanaan hidup sehat di Kabupaten Paser;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Paser tentang
Gerakan Hidup Sehat Masyarakat Kabupaten Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERMENKES NO.39 Tahun 2016
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Paser yang disingkat
GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara
bersama-sama oleh seluruh komponen dengan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan penyusunan rencana
kegiatan GERMAS setiap tahun anggaran. Tujuan Umum GERMAS adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan Masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan
kualitas hidup masyarakat Kabupaten Paser. Tujuan Khusus GERMAS adalah :
a. menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular baik kematian maupun
kecacatan;
b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup bersih dan
sehat;
c. meningkatkan produktivitas masyarakat;dan
d. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya
penyakit dan pengeluaran kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 61 Tahun 2018
PEDOMAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TA 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 626
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Perbup Kaur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri dan Perjalanan DInas Luar Negeri bagi pejabat negara, pegawai aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kabupaten kaur TA 2018
ABSTRAK:
Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur SIpil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur TA 2018 masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan
UU NO 9 TAHUN 1967
UU NO 28 TAHUN 1999
UU NO 3 TAHUN 2003
UU NO 17 TAHUN 2003
UU NO 1 TAHUN 2004
UU NO 15 TAHUN 2004
UU NO 33 TAHUN 2004
UU NO 5 TAHUN 2014
UU NO 23 TAHUN 2014
PP NO 109 TAHUN 2000
PP NO 58 TAHUN 2005
PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006
PERMENDAGRI NO 11 TAHUN 2011
PMK NO 113/PMK.05/2012
PERMENDAGRI NO 33 TAHUN 2017
PMK NO 49/PMK.02/2017
Peraturan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Surat Tugas Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018.
PERBUP KAUR NOMOR 87 TAHUN 2017
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 61 Tahun 2018
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah wajib mengelola informasi publik yang dimilkinya dari penggunaan yang tidak semestibya; untuk melindungi informasi publik perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian guna mengelola informasi publik; atas pertimbangan trsebut perlu menetapkan peraturan Bupati Bombana tentng pedoman penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 tentang Administrasi Pemerintah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 No. 292, Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601); Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam negeri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Bombana No. 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 3 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PERENCANAAN 3. PELAKSANAAN 4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 5. PELAPORAN 6. PEMBIYAYAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
24
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Empat Lawang pada PT. Bank Sumsel Babel Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang No.9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 60 Tahun 2018.
Dalam Perbup ini diatur mengenai penyertaan modal daerah Kabupaten Empat Lawang pada PT. Bank Sumsel Babel Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan melalui rekening pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Empat Lawang Sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). Dengan menetapkan kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten Empat Lawang selaku Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Keinginan masyarakat Kabupaten Berau untuk mengurus izin pemutihan IMB masih cukup tinggi dan masih banyak yang belum mengurus izin mendirikan bangunan sehingga perlu pengaturan kembali mengenai batasan waktu pengurusan izin pemutihan mendirikan bangunan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas PERBUP No.36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.6 Tahun 2011; Perda No.8 Tahun 2015; PERBUP No.36 Tahun 2017.
Objek pemberian Pemutihan IMB meliputi: a. bangunan gedung yang belum memiliki IMB; b. bangunan rumah tinggal yang sudah memiliki IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan; c. bangunan rumah tinggal yang sudah ditempati sebelum tanggal 20 September 2017; dan d. masa berlaku pengurusan izin Pemutihan IMB dari tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014.
3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU no.5 tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 Tahun 1974, PP No.53 Tahun 2010, Kepres No.10 Tahun 1974, PermenpanRB No.37 Tahun 2012, Perda No.7 tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan umum; Maksud, tujuan dan ruang lingkup; Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2018.
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 12 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kota Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kota Banda Aceh.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 52 Tahun 2016.
Pertauran ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Uraian Tugas; Ketentuan Penutup dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
45 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
