Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bekasi No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
Perbup Kab. Bekasi No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
Mengubah
Perbup Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD Tahun 2022 No.6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Dompu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diatur Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu tnenetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Dompu.
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 01 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2021
Dalam perbup ini diatur mengenai Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati, dengan ruang lingkup BPO, rincian biaya penunjang operasional, dan pertanggungjawaban. BPO diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas bupati dan wakil bupati, dan diberikan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN KEGIATAN PENGELOAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
1. Undang-Undang Nomo 46 Tahu 1999; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020.
PEDOMAN KEGIATAN PENGELOAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
76 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022
PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 8A Tahun 2021; Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penetapan Batas Julah UP, GUP dan TUP pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022. Peraturan Bupati bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan dalam hal pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP TU bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Perangkat Daerah dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. UP merupakan uang muka kerja dari BUD kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving) melalui mekanisme ganti UP. Besaran UP dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pendanaan kegiatan dan program pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. SPP-GU diajukan setelah penggunaan UP yang dikelola oleh Perangkat Daerah mencapai sekurang-kurangnya 75% (Tujuh puluh lima persen) dari realisasi jumlah SPP-UP. Dalam hal penggunaan UP tidak mencukupi sedangkan Perangkat Daerah yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan/ pelaksanaan sangat mendesak, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan TU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
Lamp 2 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mentawai Nomor 6 Tahun 2022
Pedoman tata laksana kerja tim teknis perizinan dan nonperizinan kabupaten bone bolango
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD 2022 (5)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan dan non Perizinan Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 PP No.138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Perda Kab. Bone Bolango No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perda Kab. Bone Bolango No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perda Kab. Bone Bolango No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bone Bolango (2021-2041), Permendagri No.138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Perbup Bone Bolango No. 109 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kab. Bone Bolango.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tim Teknis Perizinan, Penyelenggaraan, Uraian Tugas, Kajian Teknis, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Peraturan ini mencabut Perbup Bone Bolango No. 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Bone Bolango.
Terdidi dari 13 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor
B/251/M.SM.04.00/2018 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/ 1550/ M.SM.04.00/2019 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/573/ SM.04.00/2021 hal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018.
PERBUP ini mengatur mengenai Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yaitu meliputi Ketentuan Umum, Kelas dan Nilai Jabatan, Perubahan Kelas Jabatan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deiyai Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari TA 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2022)
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 6 Tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014
Permendagri No. 20 Tahun 2018
Perda Kab. Tanah Datar No. 4 Tahun 2008
Perda Kab. Tanah Datar No. 9 Tahun 2021
Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2022
TAMBAHAN – PENGHASILAN – BAGI – APARATUR – SIPIL – NEGARA – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – NIAS – SELATAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 05
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Menteri Berwewenang Memberikan Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa dalam upaya memberikan dukungan kesejahteraan dan motivasi peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan tertib pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan perlu berikan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022, Peraturan Menteri Aparatur Sipil Negara Nomor PER/220/ M.PAN/7/ 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 , Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, KETENTUAN PEMBAYARAN, PEMBAYARAN TPP BAGI PEJABAT PELAKSANA TUGAS DAN RANGKAP JABATAN, KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, CARA MENGHITUNG NILAI, HARI KERJA DAN JAM KERJA, TATA CARA PEMBAYARAN, PENGAWASAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 84 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 51 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
