Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah perlu menyusun standar operasional dan prosedur pengelolaan barang milik daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Materi pokok: Ketentuan umum, dan Mekanisme dan Prosedur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan dan Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 58
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 50
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah maka
perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi
tentang masa manfaat aset;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri
Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425); 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah
Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 50) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Kediri Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri;
peraturan ini mengatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota
Kediri Tahun 2014 Nomor 50) yang telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Walikota Kediri :
a. Nomor 54 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 54);
b. Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 24);
c. Nomor 26 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 26);
diubah sebagai berikut :
1. Lampiran III.2 Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014 diubah
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
2. Lampiran II Peraturan Walikota Kediri Nomor 54 Tahun 2015 diubah
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
merubah Peraturan Walikota Kediri
Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Kediri;
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Berupa Pemberian Bantuan Pangan Bagi Warga Terkena Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten CIlacap
ABSTRAK:
Penyebaran Covid-19 terus meningkat yang berakibat menimbulkan kerugian material yang cukup besar dan dapat menimbulkan kerugian material yang cukup besar dan dapat mengakibatkan kematian serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi warga yang terkena dampak penyebaran Covid-19, Pemkab Cilacap melakukan Jaringan Pengaman SOsial berupa pemberian bantuan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal ini perlu diatur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial berupa pemberian bantuan pangan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 21 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana; PP No 22 Tahun 2008 tentang PEndanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Perda Kab Cilacap No 1 Tahun 2012 ; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan CIlacap 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Umum pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial berupa pemberian Bantuan Pangan kepada warga terkena dampak Covid-19. Diatur tentang kriteria, jenis dan mekanisme pemberian bantuan pangan, monitoring dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 56 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Pati No. 88 Tahun 2022 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2017
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pati No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 71 tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
Mengubah :
Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pati tanggal 26 Februari 2020 Nomor
170/448/2020 perihal Usulan Perubahan Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD Kab. Pati,
dan Laporan Pekerjaan Appraisal Tunjangan Transportasi
oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung’s Zulkarnain dan
Rekan Nomor 00056/2.0004-01/PI/11/0378/1/II/2020
tanggal 6 Februari 2020, maka Peraturan Bupati Pati
Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi
Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pati perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Pati No 23 Tahun 2017; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perbup Pati No 71 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Perbup Pati No 71 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 71
Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 71), diubah sebagai
berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 diubah,
2. Ketentuan Pasal 4 diubah.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu diambil langkah-langkah preventif oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menyediakan anggaran melalui pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja obyek`belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodifikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa berdasarkan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu penyesuaian penyediaan anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodifikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020 dan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020,maka perlu penyesuaian penyediaan anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodifikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014; 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10Tahun 2019; 4. Peraturan WalikotaYogyakarta Nomor 112 Tahun 2019;
Mengubah Lampiran II Peraturan WalikotaNomor 112Tahun 2019tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Peraturan WalikotaNomor 112Tahun 2019tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 26 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, pada urusan pemerintahan di bidang
kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah
kabupaten terdapat rumah sakit daerah
kabupaten sebagai unit organisasi bersifat
khusus serta pusat kesehatan masyarakat
sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang
memberikan layanan secara profesional;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, kedudukan Rumah Sakit Umum
Daerah Wates perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 13 Tahun 2015 ;7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2019;8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun
2020
Materi Pokok:Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Unit Non Struktural, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas pada RSUD Wates
Jumlah Halaman: 32 HLM, Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 56 Tahun 2020
tata - cara - pengalokasian - bagian - dari - hasil - pajak - daerah - dan - retribusi - daerah - kepada - desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD 2020/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Bahwa tata Cara Pengalokasaian Bagian Dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa di Kab. Cianjur degan Keluarva PP No. 47 Tahun 2015 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Cianjur No. 06 Tahun 2012; Perda Kab. Cianjur No. 02 Tahun 2011; Perda kab. Cianjur No. 06 Tahun 2012; Perda Kab. Cianjur No. 4 Tahun 2015; Perbup Cianjur No. 16 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan UU No. 95 Tahun 2019; Perbup Cianjur No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cianjur No. 35 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Sasaran Program Dan Sumber Pembiayaan , Alokasi, Perhitungan , Tata Cara Penyaluran , Penggunaan, Pembinaan Dan Pengawasan , Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
7 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
