Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit
kerja selaku pencipta dan pengelola arsipmaka perlu adanya pedoman penyusutan arsip; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Perpustakaan Dan KearsipanKabupaten Hulu Sungai Selatan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Pemindahan Arsip, 4. Penyerahan Arsip Statis, 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
ABSTRAK:
Bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan;
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);sebagai Undang-Undang (LN 72, TLN 1820); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679); Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 -2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2).
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. dengan sistematika :
Ketentuan Umum;
Kedudukan RENSTRA SKPD;
Sistematika RENSTRA SKPD;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelamatan arsip daerah sebagai bukti autentik penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja selaku pencipta arsip dan pengelola arsip, maka perlu adanya pedoman penyusutan arsip.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 16 (enam belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pemindahan Arsip; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
Lamp VI
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa menyadari akan pentingnya nilai guna suatu arsip bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau serta mengingat semakin meningkatnya volume arsip yang tercipta oleh suatu unit kerja sesuai dengan dinamika pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan masyarakat disegala bidang, maka dipandang perlu untuk melaksanakan penyusutan arsip yang berpedoman pada Jawal Retensi Arsip.
Dasar hukum Perbup ini adalah UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PerkaANRI No. 37 Tahun 2012, Perda Kab. Sanggau No. 5 Tahun 2016.
Dalam Perbup in diatur tentang Ketentuan Umum; JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian; Tata Cara Penggunaan JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
5 Halaman dan 19 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL
ABSTRAK:
Bahwa pada setiap Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat arsip vital yang harus diselamatkan untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi;
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelematan arsip vital di Kabupaten Kapuas Hulu agara dikelola dengan baik dan benar perlu adanya pedoman pengelolaan arsip vital;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 43 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 28 Tahun 2012,Permendagri No 78 Tahun 2012, PerKaANRI No 6 Tahun 2005, PerKaANRI No 49 Tahun 2015, Perda Kapuas Hulu No 6 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; maksud dan tujuan; pengelolaan arsip vital; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019.
Perbup ini terdiri dari 6 hlm peraturan dan 25 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengolahan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan
kepentingan Negara dan masyarakat diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan
prinsip, kaidah dan standar kearsipan;
b. bahwa dalam rangka penyelamatan arsip dan tercapainya pelaksanaan pengolahan arsip inaktif
sesuai dengan prosedur pada Pencipta Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, maka
diperlukan pedoman pengolahan arsip inaktif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengolahan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pengurusan Arsip Inaktif; Pendaftaran Arsip Inaktif; Penataan Kembali Arsip Inaktif; Peminjaman Arsip Inaktif; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka terwujudnya pengelolaan arsip inaktif secara tertib agar tercipta keseragaman, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan arsip inaktif, sehingga memudahkan penemuan kembali arsip inaktif secara tepat, cepat dan benar, maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Berdasarkan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berisi tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah/Perusahaan Umum Daerah/Perseroan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin keselamatan arsip statis sebagai bukti kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, perlu dilakukan pengelolaan arsip statis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 15 (lima belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penataan, Penyimpanan, Dan Deskripsi Arsip Statis; Sarana Bantu Temu Balik Arsip Statis; Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Arsip Statis; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
Lamp IV
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 28, Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Jepara, terkait petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 4 Tahun 1963, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 4 Tahun 1990, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 43 Tahun 2007, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 44 Tahun 2008, UU Nomor25 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 70 Tahun 1991, PP Nomor 23 Tahun 1999, PP Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 24 Tahun 2014, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014, Perda Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012, Perda Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012, Perda Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016, Perda Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017, Perda Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Penyelenggaraan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelltian, pelestarian, fnformasi, rekreasi para pemustaka.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat