Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 82, BD.2019/NO.82,LL KOTA PONTIANAK:20 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pengelolaan Risiko; Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
11 halaman peraturan dan 9 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 82 Tahun 2019
PEDOMAN PELAKSANAAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 82, BD Tahun 2020 No. 83
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin kelancaran dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.
UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU no 1 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 24 Th 2004 yg telah diubah dg PP No 21 Th 2007; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 65 Th 2010; PP No 8 Th 2006; PP No 5 Th 2009 yg telah diubah dg PP No 1 Th 2018; PP No 71 Th 2010; PP no 2 Th 2012; PP No 27 Th 2014; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 55 Th 2008; Permendagri No 33 Th 2019; Per. Lembaga Kebijakan Barang/Jasa No 9 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 5 Th 2010; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan APBD; 4. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
108 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun
2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun
dalarn bentuk Keputusan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud alam huruf a, Perwal Pekalongan No 43 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan perlu dicabut dengan Perwal;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 24 Tahun2 018; Perda Kota Pekalongan No 13 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2017 dicabut.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 83 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pekerjaan dan penilaian produktivitas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disusun standar pekerjaan Pegawai;
b. bahwa standar pekerjaan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan kondisi obyektif pekerjaan Pegawai saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, PermenPAN Nomor 01 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur standar aktivitas yang dilakukan oleh Pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
79 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 83 Tahun 2018
GURU MADRASAH DINIYAH - PEDOMAN UMUM BANTUAN KESEJAHTERAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2018/NO.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa pendidikan dalam bidang keagamaan yang
diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk
penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Diniyah
sudah banyak memberikan andil terhadap pembangunan
mental kerohanian bagi masyarakat Kabupaten
Purbalingga yang religius; bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan
pendidikan pada Madrasah Diniyah yang diselenggarakan
oleh masyarakat, diperlukan suatu dukungan dari
Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupa bantuan
kesejahteraan dalam bentuk bantuan tunai kepada guru
guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan
Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah Di Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, bantuan kesejahteraan guru madrasah diniyah di Kab Purbalingga TA 2018; tata cara pengajuan usulan dan pencairan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Anggaran Berdasarkan Prestasi Kerja dilakukan berdasarkan Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; Bahwa agar pendekatan berbasis prestasi kerja mampu mewujudkan anggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis, perlu menetapkan Pedoman Analisis Standar Belanj; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Standar Belanja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang pedoman analisis standar belanja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
13 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 83, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2019 Nomor 83
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 109 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 109 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 109 Tahun 2017 perlu disempurnakan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 83 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan
kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan
belanja pemerintah desa di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2021 secara berdayaguna dan berhasil guna,
perlu mengatur Standar Harga Satuan Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2017;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Biaya Umum Kegiatan, Standar Biaya Honorarium Umum
Pemerintah Desa dan Standar Biaya Honorarium Khusus Pemerintah
Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021. Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya
Sewa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar
Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2020.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
