Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Tahun 2021 No. 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, besaran tarif layanan kesehatan badan layanan umum daerah pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Tangerang; b. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, maka Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 perlu diubah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
Perubahan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 123 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 123 Tahun 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
pelayanan Dadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum abupaten ombana Rumah Sakit Umur
Kabupaten Bombana di masyarakat, perlu mengu bah
tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Kabupaten Bombana Rumah Sakit Umum
Kabupaten Bombana;
b. bahwa dalam Lampiran Peraturan Bupati Bombana
Nomor 62 Tahun 2018 tentang tarif layanan Baden
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum abupaten
Bombana Dalam pelaksanaannya masih terdapat
beberapa kekurangan dan belum menampung
perkembangan kebutuhan alat-alat kesehatan dan
tenaga medis pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Kabupaten bombana maka perlu
diubah dan dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan
perimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum/
Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana;
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahan 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran negara Nomor
4339)
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
pemeniksaan Pengelolaan
dan
Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400),
5. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456),
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038)
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). 9, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran
Nomor 82,
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nmor 5234), sebagaimana telah diubah
den gan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398)
I. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256];
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
13. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
14. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307. Tambahan Lembaran Negara/
Republik Indonesia Nomor 5612);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
16. Peraturan Pererintah Noror 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lemharan Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
t7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1),
18. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Noror 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322\;
19 peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 22013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberape
kal, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan;
21 Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan euangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kal, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peratunm Menteri Dalam/
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015
tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Derah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana;
25. Peraturan bupati Bombana Nomor 62 Tahun 2018
tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana;
Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Bombana Nomor 62 Tahun 2018
Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2021
PERBUP Kab. Cianjur No. 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan, Pengujian Dan Kalibrasi Pada Dinas Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kab. Cianjur Tahun 2022 No 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2021
tarif-pelayanan kesehatan-rapid tes antigen-swab-corona virus desease 2019-rumah sakit umum daerah-blud
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID TES ANTIGEN-SWAB CORONA VIRUS DESEASE 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019, banyak permintaan masyarakat maupun dunia usaha yang memerlukan layanan pemeriksaan Corona Virus Desease 2019;
b. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan COVID19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pimpinan Menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontiniutas,pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif pelayanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif pelayanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab Corona Virus Desease 2019 pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Padang Pariaman;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat VI Bab dan 8 Pasal. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1; Bab II Nama, Obyek dan Subyek Tarif Layanan Pasal 2-Pasal 4; Bab III Besaran Tarif Layanan Pasal 5; Bab IV Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif Pelayanan Pasal 6; Bab V Ketentuan Lain-lain Pasal 7; Bab VI Ketentuan Penutup Pasal 8.
Nama Tarif Pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Obyek Tarif Pelayanan adalah pemeriksaan Corona Virus Desease 2019 yang menggunakan metode tes cepat dengan alat Rapid Tes Antigen-Swab. Subyek Tarif Pelayanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh
pelayanan pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab Corona Virus Desease 2019 pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Soe
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; PMK No. 82/PMK.05/2018
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Fleksibilitas; IV. Struktur Anggaran; V. Pelaksanaan Anggaran; VI. Pengelolaan Belanja; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 47 Tahun 2021; .Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya, yang memuat: Ketentuan Umum; Pengadaan; Persyaratan; Pengangkatan Dan Penempatan; Batas Usia dan Masa Kerja; Hak dan Kewajiban; Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sagaranten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pejabat Pengelola dan
Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sagaranten;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 , Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 73 Tahun 2018, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 46 Tahun 2020,
Terdiri dari 18 Pasal, 3 Bab yaitu Ketentuan Umum, Remunerasi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
mengatur mengenai Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sagaranten
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Bupati Kutai Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa sesuai surat Kepala Dinkes Kabupaten Kutai Timur No: 800/645.1/UMUM tanggal 3 Mei 2020 perihal: Permohonan Revisi Lampiran Perbup No.44 Tahun 2020, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Atas Lampiran Perbup Kutim No.44 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.6 Tahun 2014; UU No.2 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.17 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Lampiran Perbup Kutim No.44 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Peraturan yang Diubah: Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 44 Tahun 2020
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, Dan bahwa Perangkat Daerah yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah perlu ketentuan tersendiri tentang pengadaan barang/jasa yang menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, Dan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018, eraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Prinsip, Ruang Lingkup, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Metode Pemilihan Dan Jenjang Nilai, Pengadaan Secara Elektronik, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
22 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
