Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Loekmono Hadi di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD lainnya dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
Bahwa Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan bagi Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD lainnya.
Bahwa ketentuan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus No.8 Tahun 2015 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus No.30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus No.8 Tahun 2015 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika tuntutan pelayanan kesehatan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi kewenangan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/ SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/MENKES/ SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pemimpin dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/ PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan umum
- Maksud Dan Tujuan
- Prinsip
- Jenis
- Sumber Pembiayaan Dan Penetapan Remunerasi
- Penerima Dan Perhitungan Remunerasi
- Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 27 Tahun 2019
PENETAPAN REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUKOMUKO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen tinggi, maka perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361 /Menkes / SKN/ 2006
3. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 275 Tahun 2011
4. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 201.a Tahun
2012
1. Ruang Lingkup Remunerasi adalah gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun;
2. Penerima Remunerasi adalah pejabat pengelola BLUD, Dewan Pengawas
Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD Mukomuko;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Bupati Mukomuko nomor 35 Tahun 2012 tentang sistem remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 27 Tahun 2022
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANASN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTABUMI II PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA ABSTRAK
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanasn Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kotabumi II Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dengan akan diusulkannya Puskesmas Kotabumi II
Kabupatcn Lampung Utara sebagai Unit Keija Puskesmas
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, maka untuk memenuhi
persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah
diperlukan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesehatan
Masyarakat Kotabumi II pada Dinas Kesehatan Kabupatcn
Lampung Utara.
UU no 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 36 Tahun 2014, PP No 71 Tahun 2010, PP no 27 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 47 Tahun 2016, PP No 2 Tahun 2018, Perpres No 16 Tahun 2018, PerMenKes No 46 Tahun 2015, Permendagri No 80 Tahun 2015, PerMenKeu No 20/PMK.05/2016, PerMenKes No 44 Tahun 2016, PerMendagri No 12 Tahun 2017, PermenKeu No 176/PMK.05/2017, Permendagri No 79 Tahun 2018, PerMenKes No 4 tahun 2019, PerMenkes No 43 Tahun 2019, PerMenKeu No 129/PMK.05/2020, Keputusan MenKes No 128/Menkes/SK/II/2004, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2016, Perbup Lampung Utar No 5 Tahun 2016, Perbup Lampung Utara No 4 Tahun 2022, PerBup Lampung Utara No 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanasn Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kotabumi Ii Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
Halaman : 43
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanaan Persampahan / Kebersihan Secara Langsung Ke Tempat Pemrosesan Akhir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah dari sektor refribusi daerah utamanya terkait retribusi pelayanan persampahan /kebersihan ditempat khusus yaitu membuang sampah secara langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir perlu diatur tata cara pengelolaannya; Bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pemungutan refribusi pelayanan persampahan/ kebersihan secara langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Refribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan secara langsung ke Tempat Pemrosesan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Secara Langsung Ke Tempat Pemrosesan Akhir, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyaluran dan Tempat Pembayaran Retribusi, 5. Pelaksanaan Teknis Pelayanan Retribusi, 6. Tata Cara Penagihan Retribusi, 7. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, 8. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi, 9. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, 10. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, 11. Pembiayaan, 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 27 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan Tim Penilai, perlu melakukan perubahan terhadap Lampiran, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Penetapan Tim Penilai Persyaratan Administrasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau Tahun 2014;
UU Nomor 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UUNo. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/MENKES/PER/VII/2008, Peraturan Menteri Kesehatan No. 340/MENKES/PER/III/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2009, Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 44 Tahun 2008, Keputusan Menteri Kesehatan No.129/MENKES/SK/II/2008.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penerapan, Ketentuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2014.
6 halaman dan 20 halaman penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umurn Daerah dr. Soediran Mangun Surnarso Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2016, Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 313 Tahun 2010,
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri baik SiLPA maupun Defisit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
