Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluası atas Implementası Sıstem Akuntabılıtas Kınerja Instansı Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menentapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.1 1 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan U No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur mengenai Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Empat Lawang digunakan sebagai acuan untuk
melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di SKPD di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dimaksud terlampir dalam Perbup ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
17 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 59
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 48
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk penyesuaian anggaran belanja tidak lansung Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi bengkulu dan pada sisi pendapatan di pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) yang dikelola badan pengelola keuangan daerah (BPKD) provinsi Bengkulu TA 2018 untuk melakukan pergeseran antara obyek belanja, antar rincian obyek belanja, belanja dalam obyek belanja dan uraian rincian obyek belanja pada penjabaran perubahan APBD TA 2018.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 9 Th 1967; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 20 Th. 1968; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 33 Th, 2017; Perda Provinsi Bengkulu No. 6 Th. 2007; Perda Provinsi Bengkulu No. 14 Th. 2017; Pergub Provinsi Bengkulu No. 48 Th. 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Pergub Provinsi Bengkulu No. 48 Th. 2018 tentang Penjabaran perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2018 diubah. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 diubah dengan melakukan Pergeseran rekening belanja pada Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, serta pergeseran anggaran antar obyek belanja dan jenis belanja, antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja dan uraian rincian obyek belanja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 42 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan dayaguna dan tepat guna kearsipan serta untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban, perlu mengatur penyusutan arsip.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 38 tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
Pedoman Penyusutan Arsip yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku secara mutatis mutandis bagi kegiatan penyusutan arsip yang dilakukan oleh perusahaan swasta, perguruan tinggi swasta dan organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tidak dibiayai oleh anggaran Negara dan anggaran Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
terdiri dari 23 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 166
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Perairan Umum
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan Sumber Daya Ikan perlu dilakukan dengan baik dan berkelanjutan guna menjaga kelangsungan hidup ekosistem Sumber Daya Ikan dan mensejahterakan rakyat;
b. bahwa dalam rangka pemerataan dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi Nelayan dan pembudidaya Ikan serta terbinanya kelestarian sumberdaya Ikan dan lingkungannya;
c. bahwa dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup, ekosistem dan habitat kehidupan Perairan Umum di Kabupaten Konawe Kepulauan yang lebih luas akibat eksploitasi Sumber Daya Ikan yang tidak terkendali, perlu diadakan penataan sistem penangkapan sumberdaya Ikan yang lebih terkoordinasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Perairan Umum;
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 3419);
2. Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN
BAB III WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN
BAB IV PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DIPERAIRAN UMUM
BAB V PEMBINAAN
BAB VII LARANGAN
BAB VIII PENGAWASAN
BAB IX PENYIDIKAN
BAB X PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 201 7, maka perlu menetapkan Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pokok-pokok Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan ringkasannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor
ABSTRAK:
Petunjuk teknis penyelenggaraan rapat atau pertemuan di luar kantor telah diatur dalam Peraturan wali Kota No 36 tahun 2015 sebagaimana telah siubah beberapa kali danterakhir dengan Peraturan Walikota No 35 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan wali Kota No 36 th 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan rapat atau pertemuan di luar kantor, namun dalam pelaksanaannya dipandang perlu dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 th 2015; PP No 58 Th 2005; Permenpan no 6 Th 2015; Perwal Kota Tangerang No 36 th 2015 telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 35 Th 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Berita Daerah Kota Tangerang tahun 2015 Nomor 36).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 36 tahun 2015.
Peraturan walikota Tangerang Nomor 60 tahun 2018.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 60 Tahun 2018
PERWALI Kota Cimahi No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Akibat Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Di Kota Cimahi
PERWALI Kota Cimahi No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Akibat Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi di Kota Cimahi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Akibat Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi di Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
